Lebanon berada dalam situasi pelik sudah sejak sebelum menyatakan diri tak sanggup membayar utang pada Maret 2020 silam.
Negara-negara donor dan IMF menyaratkan reformasi menyeluruh, dan audit ketat terhadap bank sentral sebelum dana bantuan dikucurkan. Tahun lalu, pemerintah Lebanon mengumumkan serangkaian kebiijakan sentral, antara lain reformasi di sektor listrik, restrukturisasi perbankan dan mencabut ikatan dengan mata uang dolar AS, yang sejak 1997 mengatrol nilai tukar Pound Lebanon.
Namun sejauh ini, rencana itu baru berupa janji politik. Status quo bagi raja-raja kecil, khususnya sektor perbankan sejauh ini pelit berbagi data audit dengan alasan menjaga kerahasiaan nasabah.
Namun menurut ekonom Lebanon, Mike Azar, reformasi di sektor perbankan dan restrukturisasi layanan publik bersifat krusial untuk memadu sepakat dengan IMF.
"Tidak ada yang bisa Anda tawarkan selain dua restrukturisasi besar ini,” kata dia kepada AFP.
Meski demikian, kelompok elit yang mendominasi Lebanon sejak Perang Saudara 1975-1990, diyakini berkepentingan merawat sistem perekonomian yang ada saat ini.
"Merestrukturisasi perusahaan negara akan berdampak besar pada partai-partai politik, karena sudah menjadi sumber keuangan mereka,” kata dia. "Bagaimana mungkin mereka akan bersedia menerima reformasi?” imbuhnya.
Sejak ledakan di pelabuhan
Beirut yang memaksakan lengsernya pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab, lebih dari setahun lalu, Lebanon diperintah oleh kabinet transisi dengan Diab sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Australia Tekuk Vietnam, Korsel Tundukkan Lebanon
Saat mengumumkan bubarnya kabinet transisi, Agustus silam, dia menyebut masalah terbesar Lebanon adalah "sistem korupsi” yang tidak hanya "mengakar kuat di semua lembaga negara” tetapi juga menjadi "lebih besar ketimbang negara,” dan sedemikian kuat sehingga negara "tidak lagi mampu melawannya,” kata dia seperti dilansir New York Times. rzn/pkp (afp, dpa, nytimes)
Berita Terkait
-
Belajar dari Gaya Licik Lebanon, Patrick Kluivert Wanti-wanti Skuad Timnas Indonesia
-
FIFA Matchday Lawan Lebanon dan Minimnya Taktik yang Dimiliki oleh Patrick Kluivert
-
Tidak Kalah di FIFA Matchday, Ranking FIFA Timnas Indonesia Justru Anjlok
-
Penyebab Ranking FIFA Timnas Indonesia Anjlok Parah Hari Ini
-
Laga Kontra Lebanon dan Statistik Menipu yang Mulai Merambah Timnas Indonesia Senior
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK