Suara.com - Beredar pesan yang menyebutkan pendaftaran dosis ketiga vaksin Nusantara melalui WhatsApp.
Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran vaksin Nusantara telah dibuka. Masyarakat dapat mendaftar melalui pesan WhatsApp dengan mengisi data diri.
Terdapat nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirimkan data diri tersebut.
Berikut narasi pesan tersebut.
"Ini insya Allah AMAN, no KIPI no side effect jangka pendek maupun jangka panjang. Karena Nusantara sebenarnya bukan vaksin konvensional (memasukkan virus lemah atau benda asing buatan ke dalam tubuh manusia). Dia masuk kategori imunoterapi bukan vaksin, karena menyuntikan sel darah asli orang yg disuntik itu sendiri. Setelah sebelumnya sel darah tsb 'di-challenge/diadu' lawan campuran macam virus di luar tubuh. Darah yg disetting untuk menang tanding tadi dibersihkan lalu disuntikkan kembali ke dalam tubuh. Inilah yg disebut teknologi Dendritik Cell."
Lantas, benarkah pesan yang menyebutkan pendaftaran vaksin Nusantara tersebut?
PENJELASAN
Dikutip dari Times Indonesia-- jaringan Suara.com, pesan terkait pendaftaran dosis ketiga vaksin Nusantara tersebut tidak benar alias hoaks.
Informasi tersebut beredar tidak dari Banser. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, informasi terkait pendaftaran penerima vaksin Nusantara tersebut tidak benar.
Baca Juga: Ahli: Vaksin Booster Harus Sama, Jangan Gunakan Vaksin Berbeda
Pihaknya belum melakukan pembukaan program untuk penyuntikan vaksin Nusantara.
Lebih lanjut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas pada 28 Agustus 2021.
"Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akandiberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut," ucap dr. Nadia.
Selain itu vaksin Nusantara dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut.
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran vaksin Nusantara tersebut adalah salah atau hoaks.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: KPK Gerak Cepat Geledah Rumah SBY dan Temukan Rp 117 Triliun, Benarkah?
-
Innalillahi, Viral Ucapan Duka Ucok Baba Meninggal Dunia, Cek Fakta Sebenarnya
-
CEK FAKTA: Beredar Breaking News Ivan Gunawan Meninggal Mendadak, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Viral Kabar 'Innalillahi Selamat Jalan Untuk Selamanya Ucok Baba', Benarkah?
-
CEK FAKTA: Harta Pejabat Meningkat karena Bonus Jualan Vaksin Corona, Benarkah?
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri