Suara.com - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin mendorong Gubernur Ansar Ahmad melakukan uji coba penghapusan tes antigen Covid-19 sebagai syarat perjalanan laut antarpulau di daerah ini.
Wahyudin memaklumi kekhawatiran Gubernur Ansar belum berani menghapus syarat antigen itu, karena takut penyebaran kasus Covid-19 kembali melonjak seiring mobilitas masyarakat di pelabuhan berpotensi meningkat.
"Uji coba saja dulu, tiga hari atau seminggu. Dengan begitu, kita dapat melihat ada kenaikan kasus Covid-19 atau tidak," kata Wahyudin, di Tanjungpinang, Senin (27/9/2021).
Anggota Komisi IV DPRD Kepri itu menyampaikan beberapa pertimbangan penghapusan syarat antigen di pelabuhan, antara lain capaian vaksinasi masyarakat di wilayah itu sudah 80 persen atau melebihi target nasional.
Selain itu, angka kasus aktif Covid-19 turun drastis, per 25 September tersisa 321 orang, sementara pada Juli 2021 sempat mendekati 7.000 orang.
Pada sisi lain, masyarakat/penumpang transportasi antarpulau makin keberatan mengeluarkan biaya tes antigen sebelum keberangkatan sebesar Rp85 ribu, khususnya di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.
"Tinggal perketat saja prokes di pelabuhan. Misalnya, kalau belum vaksin jangan diizinkan berangkat," ujarnya.
Menurut dia, kalaupun antigen masih diwajibkan bagi penumpang antarpulau, maka sebaiknya digratiskan atau disubsidi oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemprov Kepri bisa saja menggunakan bantuan 100 ribu alat tes antigen dari Singapura untuk melakukan testing Covid-19 gratis bagi masyarakat di area pelabuhan.
Baca Juga: Cegah Covid Varian Baru, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Internasional
"Gunakan saja itu untuk keperluan testing di pelabuhan, sekaligus meringankan warga yang hendak bepergian antarpulau," tuturnya.
Dia meyakini penghapusan antigen di pelabuhan berdampak pada perputaran ekonomi di daerah Kepri. Apalagi untuk Tanjungpinang dan Batam, yang jarak tempuhnya hanya sekitar satu jam dan memiliki mobilitas penumpang laut sangat tinggi.
"Dengan adanya syarat antigen, sekarang mobilitas keberangkatan kapal dan penumpang kedua kota ini jauh menurun," kata dia.
Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan hingga kini belum berani mencabut kebijakan wajib tes antigen bagi warga yang melakukan perjalanan laut antarpulau. Kebijakan itu, katanya, perlu terus dilakukan dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 antarkabupaten dan kota di wilayah kepulauan itu.
"Sekarang fokus kita adalah bagaimana PPKM di Kepri turun ke level dua atau satu. Apalagi semua kabupaten/kota sudah zona kuning Covid-19," kata Ansar. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati