Suara.com - Perdebatan tentang G30S selalu mengemuka menjelang 30 September, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurut pendapat Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif ada upaya untuk menghilangkan sejarah G30S dan dia tidak setuju dengan hal itu.
Anak bangsa, kata dia, harus selalu diingatkan bahwa pada tahun 1965 di Indonesia pernah berlangsung peristiwa kelam, "yang dilakukan oleh PKI, agar kita senantiasa waspada."
Slamet menyebut PKI bisa mati, tetapi ideologi komunis akan selalu hidup dan menjadi ancaman bangsa.
Hal itu kemudian menjadi alasan bagi PA 212, Front Persaudaraan Islam, dan GNPF Ulama membuat seruan bersama, hari ini.
Isi seruan mereka yang telah beredar di ranah publik menyebutkan agar masyarakat memutar film Gerakan 30 September hari ini.
Publik diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang di rumah masing-masing. Pengibaran bendera dimaksudkan untuk mengenang pahlawan revolusi.
Mereka juga meminta umat Islam untuk melakukan jihad di media sosial.
Mereka juga menganjurkan diselenggarakan diskusi, talk show, simposium virtual, napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah G30S di daerah-daerah.
Baca Juga: CEK SEGERA Kode Redeem FF Free Fire Terbaru di Hari Peringatan G30S PKI
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu juga mengintruksikan kepada seluruh kader untuk menyaksikan film pengkhianatan G30S.
Menonton film G30S dinilai sebagai bagian edukasi sejarah.
Seluruh kader PKS juga diimbau untuk memasang bendera setengah tiang pada 30 September dan satu tiang penuh pada 1 Oktober 2021.
"Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ideologi komunis sangat berbahaya, sehingga harus terus diwaspadai kemunculannya," kata Syaikhu kepada jurnalis.
Dari Kalimantan Timur, Gubernur Isran Noor juga mengimbau masyarakat umum, instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta untuk menaikkan bendera setengah tiang pada 30 September 2021.
Juru bicara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Syafranuddin menjelaskan pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk mengenang gugurnya sejumlah Jenderal TNI karena penghianatan PKI.
Berita Terkait
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Terpopuler: Promo Sepatu Black Friday hingga Zodiak Paling Beruntung 24-30 November
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- 4 Sepatu Lari Teknologi Tinggi Rekomendasi Dokter Tirta untuk Kecepatan Maksimal
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Ngebet Islah, Gus Yahya: Biar Semua Masalah Diselesaikan Muktamirin di Muktamar
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar
-
UMP DKI 2026 Ditetapkan Rp5,7 Juta, Pramono Ungkap Formula Baru Era Prabowo
-
Pengamat Sorot Gebrakan Mendagri di Sumatra, Dinilai Perkuat Penanganan Bencana
-
Rawat Tradisi Lung Tinulung, HS dan Musisi Jogja Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera
-
3x24 Jam Berlalu, Gus Yahya Sebut Belum Ada Respons dari Rais Aam Soal Upaya Islah
-
Orang Dekat Prabowo 'Pecah Bintang', Dua Ajudan Setia Kini Sandang Pangkat Jenderal
-
Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan
-
Lewat BRIN, Bagaimana Indonesia Ikut Menentukan Cara Dunia Baca Ancaman Mikroplastik Laut?
-
Alarm Merah KPK: 60 LHKPN Pejabat Masuk Radar Korupsi, Harta Tak Sesuai Profil