Suara.com - Mayoritas warga lebih mendukung negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD, dibanding dengan hanya menurut ajaran agama Islam. Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) terkait dengan sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis.
Survei tersebut dilakukan terhadap 1.220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981.
Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error 3,19 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Manager Program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, komitmen publik pada Pancasila dan UUD sangat kuat.
Ada 77 persen yang menyatakan setuju pada pandangan negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu ajaran agama, yakni Islam. Melainkan, menurut kesamaan di antara berbagai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD.
Adapun yang setuju negara dan pemerintahan dijalankan hanya menurut ajaran agama Islam 16 persen. Sementara ada 7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, cukup tinggi dan dan menguat dalam 7 tahun terakhir,” kata Saidiman dalam rilis daring, Jumat (1/10/2021).
Saidiman pun lantas membeberkan tren hasil survei sejak 2014. Pada survei Juli 2014, hanya ada 57 persen warga yang menyatakan negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu agama, yakni Islam. Sementara tahun ini ada 77 persen.
"Sementara dukungan pada pandangan negara dan pemerintahan harus dijalankan hanya menurut ajaran Islam mengalami penurunan. Pada survei Juli 2014 ada 26 persen warga yang menyetujui pandangan ini. Angka ini menurun menjadi 16 persen pada September 2021," katanya.
Baca Juga: Survei SMRC: 8 Persen Masyarakat Percaya Isu Jokowi PKI
Untuk diketahui, para responden dalam survei ini diwawancarai secara langsung tatap muka oleh pewawancara terlatih.
Qualitiy control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel supervisor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional