Suara.com - Saiful Muzani Research dan Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbarunya terkait dengan sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis. Hasil survei tersebut menyatakan hanya ada 8 persen responden yang setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo adalah orang atau terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).
Survei tersebut dilakukan terhadap 1220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error 3,19 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan para responden tersebut awalnya diberikan pertanyaan terkait dengan 'apakah pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI. Apakah ibu /bapak setuju atau tidak setuju pendapat itu?'.
Hasilnya mayoritas responden menyatakan tifak setuju dengan pendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang PKI atau terkait dengan PKI.
"Mayoritas warga, 75 persen tidak setuju dengan pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI," kata Saidiman dalam rilis daring, Jumat (1/10/2021).
Namun ada juga yang menyatakan setuju dari pendapat tersebut, jumlahnya sendiri sebanyak 8 persen.
"Yang setuju 8 persen sementara yang tak menjawab 16 persen," tutur Saidiman.
Saidiman mengatakan, berdasarkan tren dalam darri 2017 sampai 2021 isu bahwa Jokowi orang PKI atau terkait dengan PKI tidak banyak direspon oleh warga. Kemudian yang percaya terhadap isu tersebut juga tidak banyak berubah hanya berkisar 3 sampai 8 persen.
Untuk diketahui, para responden dalam survei ini diwawancarai secara langsung tatap muka oleh pewawancara terlatih. Qualitiy kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel supervisor.
Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Isu PKI Sedang Bangkit
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!