Suara.com - Saiful Muzani Research dan Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbarunya terkait dengan sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis. Hasil survei tersebut menyatakan hanya ada 8 persen responden yang setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo adalah orang atau terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).
Survei tersebut dilakukan terhadap 1220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error 3,19 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan para responden tersebut awalnya diberikan pertanyaan terkait dengan 'apakah pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI. Apakah ibu /bapak setuju atau tidak setuju pendapat itu?'.
Hasilnya mayoritas responden menyatakan tifak setuju dengan pendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang PKI atau terkait dengan PKI.
"Mayoritas warga, 75 persen tidak setuju dengan pendapat yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI," kata Saidiman dalam rilis daring, Jumat (1/10/2021).
Namun ada juga yang menyatakan setuju dari pendapat tersebut, jumlahnya sendiri sebanyak 8 persen.
"Yang setuju 8 persen sementara yang tak menjawab 16 persen," tutur Saidiman.
Saidiman mengatakan, berdasarkan tren dalam darri 2017 sampai 2021 isu bahwa Jokowi orang PKI atau terkait dengan PKI tidak banyak direspon oleh warga. Kemudian yang percaya terhadap isu tersebut juga tidak banyak berubah hanya berkisar 3 sampai 8 persen.
Untuk diketahui, para responden dalam survei ini diwawancarai secara langsung tatap muka oleh pewawancara terlatih. Qualitiy kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel supervisor.
Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Isu PKI Sedang Bangkit
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru