Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali.
Mayoritas penyebaran kasus Covid-19 di sejumlah provinsi terus mengalami penurunan. Airlangga mengungkapkan untuk Pulau Sumatera, misalnya rasio kesembuhan atau recovery rate-nya mencapai 96,78 persen, rasio kasus kematiannya 3,54 persen. Sementara kasus aktifnya menurun 91,66 persen sejak 9 Agustus hingga 3 Oktober 2021.
Beralih ke Nusa Tenggara di mana rasio kesembuhan atau recovery rate-nya mencapai 96,78 persen, rasio kasus kematiannya 3,54 persen dan kasus aktif Covid-19 di sana menurun 93,79 persen.
Lalu di Kalimantan tercatat rasio kesembuhan atau recovery rate-nya mencapai 95,11 persen, rasio kasus kematiannya 3,15 persen, dan penurunan kasus aktif Covid-19 di sana terjadi hingga 93,79 persen.
"Kalimantan recovery rate-nya 95,11 persen, fatality ratenya 3,15 persen dengan penunuran (kasus aktif) 87,44 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/10/2021).
Untuk Sulawesi, Airlangga menyebutkan rasio kesembuhan atau recovery ratenya mencapai 95,37 persen, kasus kematiannya 2,6 persen dan penurunan kasus aktifnya mencapai 88,68 persen.
Sementara di Maluku dan Papua, recovery ratenya mencapai 95,5 persen, fatality ratenya 1,71 persen dan kasus aktif Covid-19 di sana mengalami penurunan 88,47 persen.
Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan dari indikator 10 kabupaten/kota yang diterapkan PPKM level 2 dalam 2 pekan kemarin, ada salah satu daerah yang mengalami kenaikan yakni Banjarmasin.
Sementara terdapat tujuh kabupaten yang mengalami penurunan dan dua daerah masih tetap pada level yang sama.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang 2 Pekan Lagi, Jakarta Tetap Level 3
Lebih lanjut, ia menyebut 6 kabupaten/kota masih ada yang masuk ke dalam PPKM Level 4. Itu disebabkan karena belum mencapai target dari ditentukan.
"Kita tetap menetapkan 6 kabupaten/kota itu di level 4, yaitu di Kabupaten Pidie, Bangka, Padang, Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Tarakan."
Berita Terkait
-
PPKM Diperpanjang 2 Pekan Lagi, Jakarta Tetap Level 3
-
Aturan Baru PPKM: Tempat Fitness Dibuka, Kompetisi Basket DBL Boleh Digelar
-
PPKM Dilonggarkan, Pemohon Kartu Pencari Kerja Membeludak
-
Satu-satunya Daerah PPKM Level 1, Pemerintah Uji Coba New Normal di Blitar
-
Luhut: PPKM Diperpanjang Lagi Hingga 18 Oktober, Jabodetabek Masih Level 3
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi