Suara.com - Sedikitnya 100 negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat, berupaya agar hak paten vaksin covid-19 dihapus.
Dengan penghapusan itu, negara-negara yang lebih miskin bisa secara mudah mendapatkan vaksin generik covid-19.
Tingkat vaksinasi di Australia saat ini sudah naik dibandingkan beberapa bulan lalu, namun di saat yang sama banyak negara miskin bahkan belum memulai vaksin covid-19.
Contohnya saja belasan negara di Afrika dan Timur Tengah, bahkan negara tetangga terdekat seperti Papua Nugini baru, yang baru melakukan vaksinasi terhadap 1-2 persen penduduk mereka.
Dalam mendukung ketersediaan vaksin generik yang lebih murah, Australia mendukung usulan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar paten untuk vaksin, pengobatan dan tes covid-19 dihapus.
Diharapkan negara-negara yang lebih miskin akan bisa melakukan vaksinasi lebih cepat, dengan tujuan mengurangi kemungkinan munculnya varian covid baru.
Namun berbagai perusahaan obat-obatan yang sudah memproduksi vaksin tersebut menentang dan mengatakan negara-negara miskin tersebut sudah mendapatkan vaksin yang lebih murah.
Apa yang dimaksudkan penghapusan paten?
Kita mungkin sudah mengenal sebutan obat-obatan generik, yang biasanya lebih murah dibandingkan obat yang sama.
Kandungan obat generik sebenarnya sama dengan obat lainnya.
Baca Juga: Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
Obat generik bisa dipasarkan karena paten atau hak eksklusif atas obat tersebut sudah habis masa berlakunya.
Hak paten adalah hak yang dimiliki perusahaan pembuatnya untuk melindungi mereka, karena perusahaan tersebut sudah mengeluarkan dana besar untuk melakukan pembuatan dan uji coba sebelum bisa dipasarkan.
Hal demikian juga berlaku untuk vaksin.
Saat ini aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah hak paten monopoli selama 20 tahun bagi vaksin dan obat-obatan baru, sebelum kemudian versi generik yang lebih murah bisa diproduksi.
Namun tahun lalu, India dan Afrika Selatan dengan dukungan dari lebih 60 negara anggota WTO mengusulkan agar hak paten dihapuskan sementara, karena untuk bisa menangani covid-19 dengan segera.
Bagaimana pendapat pendukung dan penentang penghapusan paten?
Negara pendukung penghapusan paten mengatakan negara-negara yang lebih miskin akan bisa memproduksi vaksin sendiri yang lebih murah.
Berita Terkait
-
Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
-
Pemerintah Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Update Covid-19 Global: Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Kota Bekasi Siapkan Booster Vaksin Covid-19 untuk Guru
-
Asyik! Masyarakat 65 tahun ke atas di Portugal Boleh Dapat Vaksin Covisd-19 Booster
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
Terkini
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun
-
Lewat Sistem Digital, Presiden Prabowo Awasi Kinerja Kemenkum dari Satu Layar
-
Daftar Perjalanan Kereta Api Batal Hari Ini, Cek Cara Refund Tiket 100 Persen
-
BGN Klaim Kejadian Gangguan Pencernaan MBG Turun Signifikan Seiring Penambahan SPPG
-
Anti-Tersesat! 6 Fakta Gelang RFID, Syarat Wajib Baru Mendaki Gunung Gede Pangrango
-
Kepala BGN: Anak Hasil Pernikahan Siri dan Putus Sekolah Wajib Dapat MBG
-
Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Diduga Terima Suap Berkamuflase Dana CSR
-
Bukan Cuma Bupati Pati Sudewo, KPK Juga Tangkap Camat dan Kepala Desa