Suara.com - Sedikitnya 100 negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat, berupaya agar hak paten vaksin covid-19 dihapus.
Dengan penghapusan itu, negara-negara yang lebih miskin bisa secara mudah mendapatkan vaksin generik covid-19.
Tingkat vaksinasi di Australia saat ini sudah naik dibandingkan beberapa bulan lalu, namun di saat yang sama banyak negara miskin bahkan belum memulai vaksin covid-19.
Contohnya saja belasan negara di Afrika dan Timur Tengah, bahkan negara tetangga terdekat seperti Papua Nugini baru, yang baru melakukan vaksinasi terhadap 1-2 persen penduduk mereka.
Dalam mendukung ketersediaan vaksin generik yang lebih murah, Australia mendukung usulan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar paten untuk vaksin, pengobatan dan tes covid-19 dihapus.
Diharapkan negara-negara yang lebih miskin akan bisa melakukan vaksinasi lebih cepat, dengan tujuan mengurangi kemungkinan munculnya varian covid baru.
Namun berbagai perusahaan obat-obatan yang sudah memproduksi vaksin tersebut menentang dan mengatakan negara-negara miskin tersebut sudah mendapatkan vaksin yang lebih murah.
Apa yang dimaksudkan penghapusan paten?
Kita mungkin sudah mengenal sebutan obat-obatan generik, yang biasanya lebih murah dibandingkan obat yang sama.
Kandungan obat generik sebenarnya sama dengan obat lainnya.
Baca Juga: Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
Obat generik bisa dipasarkan karena paten atau hak eksklusif atas obat tersebut sudah habis masa berlakunya.
Hak paten adalah hak yang dimiliki perusahaan pembuatnya untuk melindungi mereka, karena perusahaan tersebut sudah mengeluarkan dana besar untuk melakukan pembuatan dan uji coba sebelum bisa dipasarkan.
Hal demikian juga berlaku untuk vaksin.
Saat ini aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah hak paten monopoli selama 20 tahun bagi vaksin dan obat-obatan baru, sebelum kemudian versi generik yang lebih murah bisa diproduksi.
Namun tahun lalu, India dan Afrika Selatan dengan dukungan dari lebih 60 negara anggota WTO mengusulkan agar hak paten dihapuskan sementara, karena untuk bisa menangani covid-19 dengan segera.
Bagaimana pendapat pendukung dan penentang penghapusan paten?
Negara pendukung penghapusan paten mengatakan negara-negara yang lebih miskin akan bisa memproduksi vaksin sendiri yang lebih murah.
Berita Terkait
-
Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
-
Pemerintah Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Update Covid-19 Global: Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Kota Bekasi Siapkan Booster Vaksin Covid-19 untuk Guru
-
Asyik! Masyarakat 65 tahun ke atas di Portugal Boleh Dapat Vaksin Covisd-19 Booster
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Janji Sat-Set Menteri Bahlil: 2 Hari Pasca Kunjungan, Masjid dan Pengungsi di Agam Terang Benderang
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji