Di negeri seperti Kenya, Suriah, Sierra Leone, Sudan dan Haiti, tingkat vaksinasi sekarang belum mencapai5 persen di masing-masing negara tersebut.
Lembaga hak asasi Amnesty International mengatakan penghapusan paten akan membuat negara-negara bisa meningkatkan dan melakukan diversifikasi seluruh produk covid-19 termasuk vaksin.
Kim Mulholland dari Lembaga Institut Penelitian Anak-anak Murdoch di Australia mengatakan dana pengembangan teknologi vaksin covid-19 berasal dari masyarakat, karenanya vaksin adalah milik semua orang.
"Jadi saya melihat vaksin ini adalah aset milik komunitas yang dibutuhkan dalam situasi darurat global saat ini."
Tapi pandangan dari perusahaan farmasi sangatlah berbeda.
Asosiasi perusahaan farmasi di Australia, yakni Medicines Australia, mengatakan penghapusan hak paten vaksin covid malah akan memperlemah usaha vaksinasi yang dilakukan sekarang.
CEO Medicines Australia, Elizabeth de Somer, mengatakan kepada ABC bahwa hak paten melindungi investasi yang sudah dihabiskan oleh perusahaan farmasi untuk menemukan obat-obatan baru.
Menurutnya tanpa adanya perlindungan paten maka perusahaan akan cenderung tidak mau menghasilkan produk baru.
Baca Juga: Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
"Diperlukan investasi besar dalam usaha menemukan sesuatu yang akhirnya bisa berguna bagi kita semua," kata Elizabeth.
Menurutnya juga yang menjadi penghalang mempercepat vaksinasi di dunia bukanlah masalah paten, melainkan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan kapasitas di masing-masing negara.
"Yang ada hanyalah memberikan resepnya saja."
Mengapa Australia mendukung penghapusan paten?
Setelah sebelumnya tidak menyatakan mendukung sepenuhnya penghapusan paten, Australia sekarang secara terbuka mendukung usaha tersebut.
Bulan lalu Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan mengatakan Australia sekarang bekerja sama dengan negara-negara lain guna memastikan adanya konsensus soal ini.
Berita Terkait
-
Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
-
Pemerintah Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Update Covid-19 Global: Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Kota Bekasi Siapkan Booster Vaksin Covid-19 untuk Guru
-
Asyik! Masyarakat 65 tahun ke atas di Portugal Boleh Dapat Vaksin Covisd-19 Booster
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Heboh Jalan Anjlok di Sudirman, Bina Marga: Bekas Proyek Pipa Limbah
-
Miskinkan Bandar Ko Erwin, Bareskrim Bidik Pasal TPPU dan Sita Aset Rumah hingga Ruko!
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Kebakaran Sampah 2 Hari di Kelapa Gading, DLH DKI Ungkap Dugaan Pemicunya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Selat Malaka: Tak Ada Rencana Kutip Tarif
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla