Di negeri seperti Kenya, Suriah, Sierra Leone, Sudan dan Haiti, tingkat vaksinasi sekarang belum mencapai5 persen di masing-masing negara tersebut.
Lembaga hak asasi Amnesty International mengatakan penghapusan paten akan membuat negara-negara bisa meningkatkan dan melakukan diversifikasi seluruh produk covid-19 termasuk vaksin.
Kim Mulholland dari Lembaga Institut Penelitian Anak-anak Murdoch di Australia mengatakan dana pengembangan teknologi vaksin covid-19 berasal dari masyarakat, karenanya vaksin adalah milik semua orang.
"Jadi saya melihat vaksin ini adalah aset milik komunitas yang dibutuhkan dalam situasi darurat global saat ini."
Tapi pandangan dari perusahaan farmasi sangatlah berbeda.
Asosiasi perusahaan farmasi di Australia, yakni Medicines Australia, mengatakan penghapusan hak paten vaksin covid malah akan memperlemah usaha vaksinasi yang dilakukan sekarang.
CEO Medicines Australia, Elizabeth de Somer, mengatakan kepada ABC bahwa hak paten melindungi investasi yang sudah dihabiskan oleh perusahaan farmasi untuk menemukan obat-obatan baru.
Menurutnya tanpa adanya perlindungan paten maka perusahaan akan cenderung tidak mau menghasilkan produk baru.
Baca Juga: Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
"Diperlukan investasi besar dalam usaha menemukan sesuatu yang akhirnya bisa berguna bagi kita semua," kata Elizabeth.
Menurutnya juga yang menjadi penghalang mempercepat vaksinasi di dunia bukanlah masalah paten, melainkan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan kapasitas di masing-masing negara.
"Yang ada hanyalah memberikan resepnya saja."
Mengapa Australia mendukung penghapusan paten?
Setelah sebelumnya tidak menyatakan mendukung sepenuhnya penghapusan paten, Australia sekarang secara terbuka mendukung usaha tersebut.
Bulan lalu Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan mengatakan Australia sekarang bekerja sama dengan negara-negara lain guna memastikan adanya konsensus soal ini.
Berita Terkait
-
Tiga Anggota Pasukan Pengawal Paus Mengundurkan Diri karena Menolak Divaksin Covid-19
-
Pemerintah Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Update Covid-19 Global: Australia Tutup Penerbangan Internasional Bagi Turis Hingga 2022
-
Kota Bekasi Siapkan Booster Vaksin Covid-19 untuk Guru
-
Asyik! Masyarakat 65 tahun ke atas di Portugal Boleh Dapat Vaksin Covisd-19 Booster
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
-
Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan