Rachel Vennya Kabur Karantina, DPR: Harus Disanksi, jika Tidak Picu Kecemburuan Sosial

Suara.com - Pemerintah diminta tidak pandang bulu dalam menegakkam aturan terkait karantina bagi warga masyarakat yang memasuki Indonesia dari kedatangan luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemberlakuan sanksi diterapkan kepada siapapun yang melanggar.

Termasuk kata Netty, kepada publik figur yang saat ini disebutkan telah kabur dari masa karantina usai perjalanan dari luar negeri. Diketahui publik figur yang heboh diberitkan kabur saat masa karantina ialah selebram Rachel Vennya.

"Jika terbukti kabur dari masa waktu yang ditentukan, maka harus diberi sanksi tegas. Jangan ada pembiaran dan pembedaan sikap kepada siapapun. Apalagi yang melakukan ini seorang public figure yang dijadikan contoh oleh masyarakat," kata Netty kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Netty berujar tindakan tegas pemerintah melalui aparat terkait penting dilakukan. Hal itu tentu untuk menghindari adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

“Jika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas apalagi cenderung didiamkan, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial. Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi," ujar Netty.

Proses Hukum

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memastikan proses hukum terhadap selebgram Rachel Vennyayang kabur dari karantina Covid-19 di Wisma Atlet, akan segera berjalan.

Hal itu dinyatakan Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito. Menurutnya, setiap warga negara yang melanggar aturan karantina akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Rachel Vennya Kabur Dibantu Oknum TNI, Baim Wong dan Kakek Suhud Damai

"Pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan, satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat," kata Wiku, dikutip dari Suara.com, Kamis (14/10/2021).

Wiku meminta peristiwa ini tidak dicontoh oleh setiap pelaku perjalanan internasional lain karena dapat membahayakan kesehatan publik.

"Kepada seluruh pelaku perjalanan internasional kami minta untuk menaati aturan yang telah ditetapkan jangan melanggar karena akan dikenakan sanski yang tegas," ucapnya.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa siapa saja yang menghalangi kekarantinaan kesehatan bisa diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.