Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi Ketua Umum PKB yang dengan terang-terangan menyatakan diri siap maju Pilpres 2024.
Mardani mengatakan kesiapan Muhaimin itu menjadi pertanda adanya kaderisasi parpol yang berjalan baik.
PKS, kata Mardani, menyambut baik setiap parpol yang sudah mengajukan calon presiden sedari dini. Termasuk dengan PKB, PKS membuka peluang untuk bekerja sama dalam koalisi dengan partai manapun.
"PKS menyambut baik tiap parpol mengajukan calonnya untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Siap bekerja sama. Dan keputusan Majelis Syuro PKS menokohkan Habib Salim Segaf Aljufri untuk menjadi tokoh nasional," kata Mardani kepada wartawan, Senin (18/10/2021).
Mardani menegaskan kembali bahwa PKS siap saja untuk berkoalisi dengan PKB seiring pernyataan Muhaimin menyoal pencalonan presiden. Hanya saja keputusan resmi soal langkah dan kebijakan partai, PKS masih harus menunggu hasil Majelis Syuro.
"InsyaAllah. Dan keputusannya ada di Mejelis Syuro," ujar Mardani.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab dikenal Cak Imin mulai terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menurutnya, Pilpres 2024 sebagai tantangan bagi dirinya untuk maju sebagai capres. Kendati begitu, Wakil Ketua DPR RI ini mengaku tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil langkah.
"Ya saya rasa itu sebagai tantangan, saya siap. Tapi harus bersabar dulu karena Pilpres masih lama. Kita tunggu perkembangan nanti seperti apa terkait peta politiknya," kata Cak Imin kepada wartawan, seperti dikutip Suara.com, Senin (18/10/2021).
Baca Juga: Ulang Tahun ke-57, Golkar Gelar Sejumlah Acara hingga Mantapkan Konsolidasi
Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan bahwa selama ini kader PKB di seluruh daerah mengharapkan dan mendukung agar dirinya maju sebagai Capres di tahun 2024.
Untuk itu, PKB akan terus menggalang kekuatan dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi. Sebab, PKB tidak bisa mengusung calon sendiri di Pilpres 2024 sehingga harus berkoalisi dengan parpol lain.
"Hingga saat ini, kepengurusan PKB di daerah-daerah masih solid. Dan jika nantinya maju maka untuk mencari figur Capres, PKB akan berkoordinasi dengan parpol lainnya untuk berkoalisi," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
Terkini
-
Bantah Makam Arya Daru Diacak-acak Orang Tak Dikenal, Polisi: Itu Amblas Faktor Alam!
-
Menkes Budi Tegaskan Peran Kemenkes Awasi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis
-
Terungkap! Ini Rincian 'Tarif Sunat' Dana Hibah yang Bikin Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Kaya
-
Demi Buktikan Bukan Pembunuhan, Polisi akan 'Buka-bukaan' 20 CCTV ke Keluarga Arya Daru
-
'Mari Bergandeng Tangan': Disahkan Negara, Mardiono Serukan 'Gencatan Senjata' di PPP
-
Fakta Mengejutkan 'Bjorka KW': Bukan Ahli IT dan Tak Lulus SMK, Belajar Retas Otodidak dari Medsos
-
Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, DPR Sebut Konstruksi Bangunan Tak Ideal
-
Viral di MRT, Lansia 73 Tahun Ini Ditangkap dan Punya 23 Kasus Kriminal
-
Bukan Bjorka Asli! Polisi Bekuk Pemuda Minahasa Usai yang Klaim 4,9 Juta Data Nasabah Bank
-
Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK