Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih juru bicara Presiden seperti sosok juru bicara di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan Arsul tersebut berkaitan dengan kekosongan posisi juru bicara Presiden selepas peninggalan Fadjroel Rachman yang resmi dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).
Arsul mendukung jubir Presiden harus diisi oleh figur yang mempunyai kapasitas. Ia membeberkan kriteria orang yang mempunyai kapasitas.
"Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Ia pun memberikan contoh figur yang bagus ketika menjabat sebagai jubir Presiden. Ketika zaman Abdurrahman Wahid disebutnya ada sosok Wimar Witoelar, kemudian di era SBY ada nama Julian Aldrin Pasha.
"Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti pak Wimar atau pak Julian Aldrin itu lah," tuturnya.
Lebih lanjut, Arsul menegaskan agar jubir Presiden diisi oleh figur yang pandai dalam berkomunikasi. Bukan justru sebaliknya.
"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," tandasnya.
Fadjroel Jadi Dubes
Baca Juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Masa Berlaku Diperpanjang
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dari 17 orang yang dilantik Jokowi adalah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
Sebelum melantik 17 Duta Besar LBBP, Jokowi menanyakan kesediaan para Dubes yang akan dilantik.
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara bersediakah saudara -saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," tanya Jokowi.
Bersedia," jawab para Dubes LBBP.
Jokowi kemudian melantik 17 Duta Besar LBBP dengan menerapkan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Masih Rendah, Jokowi Minta Papua, Aceh, Sumbar dan Sulbar Tingkatkan Capaian Vaksinasi
-
Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Masa Berlaku Diperpanjang
-
Ingatkan Jajarannya, Jokowi Tak Ingin Muncul Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru
-
Dua Tahun Jokowi-Maruf, Saleh Daulay Apresiasi Kesigapan Pemerintah Tangani Pandemi
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh