Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Bambang Wuryanto, menekan bahwa kekinian PDIP menjadi satu-satunya partai yang memegang 'golden ticket' untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Sehingga terkait dengan penjajakan koalisi kewenangan ada di tangan ketua umum partai, yakni Megawati Soekarnoputri.
"Soal capres cawapres kewenangan ibu ketua umum. Bahwa koalisi apa enggak kewenangan ibu ketua umum," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Ia menekan, PDIP kekinian merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung langsung capres-cawapres di Pilpres mendagang tanpa koalisi. Hal tersebut mengacu terhadap hasil kemenangan PDIP di Pemilu 2019.
"Yang pasti hari ini PDIP satu-satunya partai yang memegang golden tiket mencalonkan sendiri," ungkapnya.
Kendati begitu, Bambang menyadari untuk meraih kemenangan di Pilpres harus mendapatkan perolehan suara total 50 persen plus 1. Sehingga ke depan masih bisa terjadi kemungkinan untuk penjajakan koalisi dengan partai politik lain.
"Apakah sendiri apakah nanti berkoalisi itu harap di kau pahami untuk menang harus 50 persen plus satu kan begitu," tandasnya.
PDIP Ingin Menang Terus
Sebelumnya, Megawati mengharapkan PDIP menjadi partai yang dipercaya rakyat Indonesia. Pasalnya kata Megawati, PDI Perjuangan telah dua kali menjadi partai pemenang Pemilu.
"PDI Perjuangan itu mudah-mudahan merupakan sebuah partai yang alhamdulillah sekarang dipercaya oleh rakyat sudah dua kali untuk menimba kemenangan," ujar Megawati dalam Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor PDI Perjuangan, Kamis (28/10/2021).
Baca Juga: Suara Dukungan Capres-Cawapres di Daerah Tak Disampaikan Terbuka, PDIP: Pelan-pelan Lah
Mantan Presiden kelima itu pun menjelaskan tak ada aturan yang menyebutkan bahwa tidak boleh partai termasuk PDI Perjuangan menang terus di dalam kontestasi Pemilu.
"Dengan demikian saya selalu mengatakan, apakah ada aturan bahwa kita tidak boleh menang terus? ndak ada, boleh maksud saya, enggak ada yang menghalangi," kata dia.
Kata Megawati, yang diatur yakni masa jabatan Presiden yaitu maksimal dua kali periode. Sementara partai boleh terus menang di dalam Pemilu.
"Karena yang harus dicari itu adalah (masa jabatan) presidennya hanya boleh dua kali. Tapi kalau partai mau menang terus enggak ada aturan enggak boleh, malah itulah yang saya inginkan," tutur Megawati.
Karena itu Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN itu berharap PDI Perjuangan terus hadir sepanjang NKRI ada.
"Supaya insyaallah partai kita ini terus seperti tadi dikatakan pak Tjahjo( Kumolo) harus selalu ada selalu ada sepanjang NKRI ini ada," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun