Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Bambang Wuryanto, menekan bahwa kekinian PDIP menjadi satu-satunya partai yang memegang 'golden ticket' untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Sehingga terkait dengan penjajakan koalisi kewenangan ada di tangan ketua umum partai, yakni Megawati Soekarnoputri.
"Soal capres cawapres kewenangan ibu ketua umum. Bahwa koalisi apa enggak kewenangan ibu ketua umum," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Ia menekan, PDIP kekinian merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung langsung capres-cawapres di Pilpres mendagang tanpa koalisi. Hal tersebut mengacu terhadap hasil kemenangan PDIP di Pemilu 2019.
"Yang pasti hari ini PDIP satu-satunya partai yang memegang golden tiket mencalonkan sendiri," ungkapnya.
Kendati begitu, Bambang menyadari untuk meraih kemenangan di Pilpres harus mendapatkan perolehan suara total 50 persen plus 1. Sehingga ke depan masih bisa terjadi kemungkinan untuk penjajakan koalisi dengan partai politik lain.
"Apakah sendiri apakah nanti berkoalisi itu harap di kau pahami untuk menang harus 50 persen plus satu kan begitu," tandasnya.
PDIP Ingin Menang Terus
Sebelumnya, Megawati mengharapkan PDIP menjadi partai yang dipercaya rakyat Indonesia. Pasalnya kata Megawati, PDI Perjuangan telah dua kali menjadi partai pemenang Pemilu.
"PDI Perjuangan itu mudah-mudahan merupakan sebuah partai yang alhamdulillah sekarang dipercaya oleh rakyat sudah dua kali untuk menimba kemenangan," ujar Megawati dalam Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor PDI Perjuangan, Kamis (28/10/2021).
Baca Juga: Suara Dukungan Capres-Cawapres di Daerah Tak Disampaikan Terbuka, PDIP: Pelan-pelan Lah
Mantan Presiden kelima itu pun menjelaskan tak ada aturan yang menyebutkan bahwa tidak boleh partai termasuk PDI Perjuangan menang terus di dalam kontestasi Pemilu.
"Dengan demikian saya selalu mengatakan, apakah ada aturan bahwa kita tidak boleh menang terus? ndak ada, boleh maksud saya, enggak ada yang menghalangi," kata dia.
Kata Megawati, yang diatur yakni masa jabatan Presiden yaitu maksimal dua kali periode. Sementara partai boleh terus menang di dalam Pemilu.
"Karena yang harus dicari itu adalah (masa jabatan) presidennya hanya boleh dua kali. Tapi kalau partai mau menang terus enggak ada aturan enggak boleh, malah itulah yang saya inginkan," tutur Megawati.
Karena itu Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN itu berharap PDI Perjuangan terus hadir sepanjang NKRI ada.
"Supaya insyaallah partai kita ini terus seperti tadi dikatakan pak Tjahjo( Kumolo) harus selalu ada selalu ada sepanjang NKRI ini ada," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Hujan Lebat Disertai Angin di DIY: 4 Orang Terluka Akibat Atap Ambrol dan Belasan Pohon Tumbang
-
Sentil Banyak Lulusan S3 Jadi Driver Ojol, Rocky Gerung: Negara Dikuasai 'Dealer' Bukan 'Leader'!
-
Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Kesejahteraan Buruh: Ini Janji Listyo Sigit untuk Kaum Pekerja!
-
Geger! Trump Disebut Siap Dukung Serangan Militer Israel ke Iran Jika Negosiasi Gagal
-
Pakai NIK, Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN
-
IHR: Ndarboy Terkejut! IHR Jateng Derby 2026 Diserbu 37.000 Penonton
-
Buron Internasional! Dua Mantan Petinggi PT Pelita Cengkareng Paper Masuk Red Notice Interpol
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara