Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak masalah ketika diusir oleh segenap orang yang melakukan Seruan Aksi Kamisan di Semarang, Kamis (18/11/2021) kemarin. Moeldoko memilih untuk menghargai keinginan mereka dengan meninggalkan aksi tersebut.
Moeldoko bercerita saat dirinya selesai menyampaikan pidato kunci pada acara Festival HAM, Walikota Semarang melaporkan adanya unjuk rasa yang digelar di depan gedung. Ia pun memutuskan untuk menemui para pengunjuk rasa bersama dengan Walikota Semarang dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
"Intinya bahwa saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan HAM tentang masa lalu," kata Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).
Moeldoko dan rombongan kemudian mendatangi para pengunjuk rasa serta memerhatikan spanduk yang mereka bawa. Pada kesempatan tersebut ia ingin mencoba untuk berdialog dengan pengunjuk rasa.
Namun yang terjadi justru tidak sesuai dengan keinginan Moeldoko.
"Tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan," ucapnya.
Moeldoko tidak begitu mempermasalahkan dengan adanya penolakan tersebut. Ia juga memilih untuk menuruti kemauan para pengunjuk rasa untuk meninggalkan tempat.
"Bagi saya itu sesuatu yang biasa. Saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," jelasnya.
Sebelumnya, puluhan orang memenuhi Taman Signature Kota Semarang. Mereka datang memenuhi Seruan Aksi Kamisan yang beredar melalui pesan instan sejak semalam.
Baca Juga: Detik-detik KSP Moeldoko dan Wali Kota Semarang Diusir dari Aksi Kamisan
Melalui pengeras suara, pengunjuk rasa meneriakkan tuntutan agar Festival HAM tidak diisi oleh pelanggar HAM.
Moeldoko yang baru selesai menjadi pembicara kunci dalam rangkaian Festival HAM itu, langsung menemui mereka.
Anehnya, para pengunjuk rasa malah menolak dan menyambut Kepala Staf Kepresidenan itu dengan teriakan, “Para pelanggar HAM tidak boleh bicara HAM,” Mereka juga menyuruh Moeldoko meninggalkan arena.
Namun sikap Moeldoko tetap tenang. Kepada para pengunjukrasa, Moeldoko menegaskan, “Ini merupakan penghormatan kepada HAM, memastikan hak berbicara terpenuhi. Kita hormati dan kita dengar aspirasinya. Pemerintah tidak antikritik.”
Moeldoko menyatakan pemerintah selalu serius menyelesaikan berbagai persoalan dan kasus HAM yang ada.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM. Karena ini merupakan salah satu janji Presiden yang harus dituntaskan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT