Geruduk Kantor Luhut, Masyarakat Tano Batak Tagih Janji Jokowi Tutup PT TPL

Suara.com - Masyarakat adat Tano Batak dari kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investigasi (Menko Marves), Jakarta Pusat pada Rabu (24/11/2021). 

Mereka berunjuk rasa menuntut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mencabut izin investasi dan menutup PT TPL. 

Saat aksinya mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan aspirasi mereka, salah satunya berisi: ’Pak Jokowi Jangan Hanya Manis di Janji Ingat TPL Perusak Lingkungan.’

Koordinator Aliansi Gerak Tutup TPL, Hengky Manalu mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum merealisasikan janjinya untuk membebaskan tanah adat masyarakat dari PT TPL. 

Untuk diketahui, pada 6 Agustus 2021 lalu, Jokowi bertemu dengan 11 aktivis asal kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Tim 11 Ajak Tutup TPL melakukan aksi jalan kaki dari Balige, Sumatera Utara hingga Istana Negara, Jakarta Pusat. 

Pada pertemuan itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan 15 hutan adat yang diduga dirampas PT TPL. 

“Namun realisasi dari pertemuan yang dihadiri Bang Togu dan kawan-kawan (Tim 11 Ajak Tutup TPL), sampai sekarang enggak ada,” kata Hengky saat ditemui Suara.com, Rabu (24/11/2021).

Dia mengatakan hingga saat ini hutan adat mereka yang berada di kawasan Danau Toba, di lima kabupaten masih tetap dijamah PT TPL. 

"Kami menilai pertemuan dengan Togu Simorangkir (Tim 11 Ajak Tutup TPL) dengan Jokowi itu formalitas saja,” ujar Hengky.   

Baca Juga: Diterima dari Balik Pagar, Masyarakat Adat Tano Batak Kecewa Sikap Anak Buah Luhut

“Dan sampai sekarang belum ada hasilnya apa-apa, maka kami dari Aliansi Gerak Tutup TPL, datang ke sini untuk menindaklanjuti itu,” sambungnya.   

Dalam aksi unjuk rasa ini mereka menyampaikan delapan tuntutannya: 

1. Cabut Izin Operasional PT TPL 
2. Cabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dari wilayah adat.   
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak. 
5. Segera usut tindakan kekerasan yang dilakukan karyawan PT TPL kepada masyarakat adat.  
6. Usut tuntas dugaan manipulasi eksport PT TPL yang terjadi selama ini.  
7. Selamatkan Tano Batak dari limbah TPL.  
8. Selamatkan Hutan Tano Batak dari aktivitas penggundulan hutan oleh TPL.