Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetop ekspor bahan mentah nikel ore ke berbagai negara. Penyetopan ini semata-mata untuk menaikkan nilai tambah pada ekspor nikel.
Namun, langkah penyetopan ekspor barang mentah tidak hanya berhenti di nikel ore saja. Sumber daya alam lainnya, seperti bauksit, tembaga, dan timah juga akan distop ekspor barang mentahnya. Rencana penyetopan barang mentah itu dilakukan secara bertahap.
"Mungkin tahun depan dengan kalkulasi dan itung-itungan stop bauksit, tahun depannya lagi itung-itungan bisa stop tembaga, tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin barang-barang mentah diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi, karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, kita lihat saja," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).
Menurut dia, dengan tidak mengekspor barang mentah, nilai ekspor Indonesia justru akan lebih meningkat. Jokowi memaparkan, saat Indonesia masih mengekspor nikel ore nilainya hanya USD 1,1 miliar.
Namun, ketika Indonesia stop ekspor nikel ore dan mengekspor barang setengah jadi dan jadi nilainya melonjak hingga USD 20 miliar.
"Dari kira-kira Rp 18 trliun jadi melompat Rp 280 triliun, ini memperbaiki neraca dagang kita, memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan akan lebih baik. Kita lihat 2018, neraca perdagangan masih defisit USD 18,41 miliar, sekarang ini baru dibulan oktober kita sudah menjadi minus USD 1,5 miliar," ucap dia.
Dalam hal ini, Mantan Walikota Solo ini menegaskan, langkah penyetopan eskpor barang mentah ini tidak sebagai upaya menutup diri.
Jokowi menambahkan, saat ini Indonesia terbuka oleh asing, hanya saja asing saat ini harus membuka industri dan teknologi untuk mengolah barang mentah yang dipunya Indonesia.
"Saya sampaikan di G20 kemarin di EU, kita ini tidak ingin menganggu produksi mereka kok. Kita ini terbuka tidak tertutup. Kalau ingin nikel silahkan tapi bawa pabriknya ke indonesia, bawa teknologinya ke indonesia, dikerjakan tidak sampai barang jadi nggak masalah," pungkas Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Arahkan Pembangunan Papua Gunakan Pendekatan Wilayah Adat
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Menkeu Purbaya: Belum Ada Anggota DPR Ikut Seleksi OJK
-
Kemenkeu Ungkap MBG Sudah Serap Anggaran Rp 36,6 Triliun per 21 Februari
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Alfamart-Indomaret Dominasi, Menkop: Aturannya Ada di Daerah
-
Bibit Abal-abal Ancam Masa Depan Sawit Rakyat
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap
-
Penerimaan Bea Cukai Anjlok 14% Jadi Rp 22,6 Triliun di Januari 2026
-
Menkop Tak Mau Ambil Pusing Soal Impor Pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih
-
Emiten Asuransi TUGU Raih Outlook Stabil, AM Best Soroti Kinerja dan Permodalan Kuat