Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetop ekspor bahan mentah nikel ore ke berbagai negara. Penyetopan ini semata-mata untuk menaikkan nilai tambah pada ekspor nikel.
Namun, langkah penyetopan ekspor barang mentah tidak hanya berhenti di nikel ore saja. Sumber daya alam lainnya, seperti bauksit, tembaga, dan timah juga akan distop ekspor barang mentahnya. Rencana penyetopan barang mentah itu dilakukan secara bertahap.
"Mungkin tahun depan dengan kalkulasi dan itung-itungan stop bauksit, tahun depannya lagi itung-itungan bisa stop tembaga, tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin barang-barang mentah diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi, karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, kita lihat saja," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).
Menurut dia, dengan tidak mengekspor barang mentah, nilai ekspor Indonesia justru akan lebih meningkat. Jokowi memaparkan, saat Indonesia masih mengekspor nikel ore nilainya hanya USD 1,1 miliar.
Namun, ketika Indonesia stop ekspor nikel ore dan mengekspor barang setengah jadi dan jadi nilainya melonjak hingga USD 20 miliar.
"Dari kira-kira Rp 18 trliun jadi melompat Rp 280 triliun, ini memperbaiki neraca dagang kita, memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan akan lebih baik. Kita lihat 2018, neraca perdagangan masih defisit USD 18,41 miliar, sekarang ini baru dibulan oktober kita sudah menjadi minus USD 1,5 miliar," ucap dia.
Dalam hal ini, Mantan Walikota Solo ini menegaskan, langkah penyetopan eskpor barang mentah ini tidak sebagai upaya menutup diri.
Jokowi menambahkan, saat ini Indonesia terbuka oleh asing, hanya saja asing saat ini harus membuka industri dan teknologi untuk mengolah barang mentah yang dipunya Indonesia.
"Saya sampaikan di G20 kemarin di EU, kita ini tidak ingin menganggu produksi mereka kok. Kita ini terbuka tidak tertutup. Kalau ingin nikel silahkan tapi bawa pabriknya ke indonesia, bawa teknologinya ke indonesia, dikerjakan tidak sampai barang jadi nggak masalah," pungkas Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Arahkan Pembangunan Papua Gunakan Pendekatan Wilayah Adat
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
Terkini
-
WFH ASN Tidak Berlaku di Kementerian PU,Menteri Dody Ungkap Alasan Tugas
-
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Berpotensi Lampaui Proyeksi Bank Dunia, Ini Sektornya
-
Importir Sepakat Jaga Harga Kedelai Rp11.500/Kg untuk Pengrajin Tahu Tempe
-
Bank Dunia: Danantara Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2027
-
RI Ekspor Ribuan Ton Klinker ke Afrika
-
Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan Pertama Tinggi Bukan Karena Lebaran
-
Transaksi E-Commerce Tembus Rp96,7 Triliun, Live Streaming Jadi Sumber Pendapatan Baru Warga RI
-
Hadapi Musim Kemarau Panjang, Menteri PU Mau Penuhi Isi Bendungan
-
BRI Buka Layanan Money Changer, Tukar Riyal Jadi Lebih Praktis untuk Jamaah Haji
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal