Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetop ekspor bahan mentah nikel ore ke berbagai negara. Penyetopan ini semata-mata untuk menaikkan nilai tambah pada ekspor nikel.
Namun, langkah penyetopan ekspor barang mentah tidak hanya berhenti di nikel ore saja. Sumber daya alam lainnya, seperti bauksit, tembaga, dan timah juga akan distop ekspor barang mentahnya. Rencana penyetopan barang mentah itu dilakukan secara bertahap.
"Mungkin tahun depan dengan kalkulasi dan itung-itungan stop bauksit, tahun depannya lagi itung-itungan bisa stop tembaga, tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin barang-barang mentah diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi, karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, kita lihat saja," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021).
Menurut dia, dengan tidak mengekspor barang mentah, nilai ekspor Indonesia justru akan lebih meningkat. Jokowi memaparkan, saat Indonesia masih mengekspor nikel ore nilainya hanya USD 1,1 miliar.
Namun, ketika Indonesia stop ekspor nikel ore dan mengekspor barang setengah jadi dan jadi nilainya melonjak hingga USD 20 miliar.
"Dari kira-kira Rp 18 trliun jadi melompat Rp 280 triliun, ini memperbaiki neraca dagang kita, memperbaiki neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan akan lebih baik. Kita lihat 2018, neraca perdagangan masih defisit USD 18,41 miliar, sekarang ini baru dibulan oktober kita sudah menjadi minus USD 1,5 miliar," ucap dia.
Dalam hal ini, Mantan Walikota Solo ini menegaskan, langkah penyetopan eskpor barang mentah ini tidak sebagai upaya menutup diri.
Jokowi menambahkan, saat ini Indonesia terbuka oleh asing, hanya saja asing saat ini harus membuka industri dan teknologi untuk mengolah barang mentah yang dipunya Indonesia.
"Saya sampaikan di G20 kemarin di EU, kita ini tidak ingin menganggu produksi mereka kok. Kita ini terbuka tidak tertutup. Kalau ingin nikel silahkan tapi bawa pabriknya ke indonesia, bawa teknologinya ke indonesia, dikerjakan tidak sampai barang jadi nggak masalah," pungkas Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Arahkan Pembangunan Papua Gunakan Pendekatan Wilayah Adat
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Ini Cara Miliki Rumah Lelang BTN, Harga Bisa 40% di Bawah Pasar
-
ESDM Bersiap Implementasi B50 pada 1 Juni, Jamin Tak Ganggu Stabilitas Industri Sawit
-
ESDM Segel Perusahaan Pengolahan BBM di Banten, Gali Unsur Pidana
-
Ekonomi Digital RI Diproyeksi Tembus Rp 5.500 Triliun, Tapi UMKM Masih Kurang Dana
-
Saham Konglomerasi Jadi Incaran Investor Asing Lakukan Aksi Jual Rp 1,88 Triliun Hari Ini
-
Buruh Indomaret Tuntut Upah Lembur Dibayar Penuh, Begini Respon Menaker
-
Emiten MDLA Mulai Ekspansi, Cari Cuan Bisnis Healthcare di Kamboja
-
Kuota Program Magang Nasional Ditambah Jadi 150.000, Fresh Graduated Punya Kesempatan Kerja
-
Penulis Buku Dapat Insentif Pajak, Purbaya: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
-
Purbaya Mendadak Tunda Insentif Kendaraan Listrik, Batal Berlaku Juni 2026