Suara.com - Pendiri Partai Ummat Amien Rais kembali mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi secara pedas dan blak-blakan.
Lewat video yang tayang di kanal Youtube Amien Rais Official Sabtu (27/11/2021) politis senior itu menyebut pemerintahan Presiden Jokowi justru semakin memperparah kolonialisme baru.
"Rezim Jokowi makin memperparah kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia," ujar Amien Rais dalam videonya dikutip Suara.com Minggu (28/11/2021).
Istilah tersebut dipinjam Amien Rais dari Prof. Edi Swasono dari Universitas Indonesia.
"Ini saya meminjam istilah yang digunakan oleh Prof. Edi Swasono dari Universitas Indonesia," ujar Amien.
Tak hanya itu, Amien Rais juga menjelaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN), mensinyalir ada 72 Undang-Undang yang ditunggangi oleh kepentingan asing.
"Di antaranya UU Pendidikan Nasional, Kesehatan, Kelistrikan, Sumber Daya Air, Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Perbankan," kata mantan Ketua MPR RI tersebut.
Lebih lanjut Amien mengatakan, hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelum Jokowi.
Amien Rais lantas meminta maaf pada Presiden Jokowi karena harus mengatakan bahwa keadaan rezim Jokowi saat ini jauh lebih parah dibandingkan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.
Baca Juga: Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk, Jokowi Pastikan Indonesia Bantu Afghanistan
"Mohon maaf, ya, Pak Jokowi, Anda memang lebih parah dari presiden sebelumnya," kata Amien Rais.
Sebelumnya, Amien Rais juga bicara tentang sikap pemerintahan Presiden Jokowi terhadap umat Islam dan ulama. Amien menyebut rezim Jokowi menempatkan umat Islam sebagai musuh.
"Kekuatan-kekuatan Islamophobia dalam rezim Jokowi meletakkan umat Islam sebagai musuh politik," kata Amien Rais dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Sabtu (27/11/2021).
"Ulama yang bersikap kritis dikriminalisasi dengan segala macam dalih," sambung Amien.
Lebih lanjut Amien Rais memberikan contoh FPI yang ia nilai kerap menjalankan aksi dengan damai namun harus berakhir dibubarkan.
"FPI yang berhasil melakukan demo damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dibubarkan lewat keputusan politik," ujar Amien.
Berita Terkait
-
Relawan Wanita Sumut Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
-
Bicara soal Habib Rizieq dan Kriminalisasi Ulama, Amien Rais Telanjangi Rezim Jokowi
-
Dukung Ridwan Kamil Jadi Calon Presiden, Hanura Jabar: Dia Tokoh Asli Pituin Sunda
-
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Bendungan Tugu Trenggalek, 900 Keamanan Disiagakan
-
Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk, Jokowi Pastikan Indonesia Bantu Afghanistan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan