Suara.com - Pendiri Partai Ummat Amien Rais kembali mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi secara pedas dan blak-blakan.
Lewat video yang tayang di kanal Youtube Amien Rais Official Sabtu (27/11/2021) politis senior itu menyebut pemerintahan Presiden Jokowi justru semakin memperparah kolonialisme baru.
"Rezim Jokowi makin memperparah kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia," ujar Amien Rais dalam videonya dikutip Suara.com Minggu (28/11/2021).
Istilah tersebut dipinjam Amien Rais dari Prof. Edi Swasono dari Universitas Indonesia.
"Ini saya meminjam istilah yang digunakan oleh Prof. Edi Swasono dari Universitas Indonesia," ujar Amien.
Tak hanya itu, Amien Rais juga menjelaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN), mensinyalir ada 72 Undang-Undang yang ditunggangi oleh kepentingan asing.
"Di antaranya UU Pendidikan Nasional, Kesehatan, Kelistrikan, Sumber Daya Air, Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Perbankan," kata mantan Ketua MPR RI tersebut.
Lebih lanjut Amien mengatakan, hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelum Jokowi.
Amien Rais lantas meminta maaf pada Presiden Jokowi karena harus mengatakan bahwa keadaan rezim Jokowi saat ini jauh lebih parah dibandingkan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.
Baca Juga: Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk, Jokowi Pastikan Indonesia Bantu Afghanistan
"Mohon maaf, ya, Pak Jokowi, Anda memang lebih parah dari presiden sebelumnya," kata Amien Rais.
Sebelumnya, Amien Rais juga bicara tentang sikap pemerintahan Presiden Jokowi terhadap umat Islam dan ulama. Amien menyebut rezim Jokowi menempatkan umat Islam sebagai musuh.
"Kekuatan-kekuatan Islamophobia dalam rezim Jokowi meletakkan umat Islam sebagai musuh politik," kata Amien Rais dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Sabtu (27/11/2021).
"Ulama yang bersikap kritis dikriminalisasi dengan segala macam dalih," sambung Amien.
Lebih lanjut Amien Rais memberikan contoh FPI yang ia nilai kerap menjalankan aksi dengan damai namun harus berakhir dibubarkan.
"FPI yang berhasil melakukan demo damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dibubarkan lewat keputusan politik," ujar Amien.
Amien menyebut, aksi damai yang dikomandoi oleh HRS selalu mengindahkan etika politik dan mematuhi tata tertib hukum.
"Padahal ketika FPI yang dikomando HRS (Habib Rizieq Shihab) melancarkan aksi damainya, seluruh etika politik dan tata tertib hukum dipatuhi secara maksimal," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Relawan Wanita Sumut Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
-
Bicara soal Habib Rizieq dan Kriminalisasi Ulama, Amien Rais Telanjangi Rezim Jokowi
-
Dukung Ridwan Kamil Jadi Calon Presiden, Hanura Jabar: Dia Tokoh Asli Pituin Sunda
-
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Bendungan Tugu Trenggalek, 900 Keamanan Disiagakan
-
Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk, Jokowi Pastikan Indonesia Bantu Afghanistan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak