Izin Cuma Dagang Umum Tapi Jual Miras, Outlet 'HMI' di Jakarta Barat Kena Segel Petugas

Suara.com - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta baru saja mengambil tindakan tegas terhadap sebuah unit usaha di Jakarta Barat.

Petugas melakukan penyegelan sementara terhadap outlet berinisial HMI karena kedapatan mengedarkan minuman beralkohol tanpa mengantongi izin resmi.

Aksi penertiban ini bermula dari pengawasan rutin yang dilakukan petugas di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora pada Rabu, 25 Februari 2026 lalu.

"Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan produk minuman beralkohol Golongan A dipajang dan diperjualbelikan secara eceran oleh outlet HMI," ucap Elisabeth dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan penelusuran melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), outlet tersebut diketahui hanya memiliki izin usaha perdagangan umum.

Meski bergerak di bidang perdagangan eceran, PT HMI rupanya belum memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus untuk komoditas alkohol.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pihak pengelola belum memiliki perizinan perdagangan minuman beralkohol golongan A secara eceran atau SKP-A.

"Pada saat pengawasan berlangsung, kegiatan penjualan minuman beralkohol tersebut diduga belum dilengkapi dengan izin khusus yang diwajibkan untuk komoditas alkohol. Atas dasar itu, kegiatan penjualan alkohol oleh HMI diduga tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki," kata Elisabeth.

Akibat pelanggaran administratif tersebut, petugas langsung melakukan pengamanan dan penyegelan sementara terhadap seluruh produk minuman keras di lokasi.

Baca Juga: Ratusan Botol Miras Disita Satpol PP Jakarta Utara di Awal Puasa!

Selain penyegelan, pelaku usaha tersebut juga diberikan peringatan tertulis agar segera melengkapi seluruh kewajiban perizinan sesuai regulasi yang berlaku.

Operasi pengawasan ini akan terus digencarkan oleh Dinas PPKUKM di seluruh wilayah DKI Jakarta, terutama saat memasuki momen Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh peredaran barang di masyarakat tetap tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Peningkatan aktivitas ekonomi pada periode Ramadan dan Lebaran perlu diimbangi dengan pengawasan yang konsisten agar seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara tertib, jujur, dan sesuai perizinan," pungkas Elisabeth.