Suara.com - Ketua Steering Committe Formula E Bambang Soesatyo (Bambang Soesatyo) ngotot agar Formula E Jakarta tetap digelar. Sedangkan untuk persoalan dugaan korupsi terkait Formula E, ia mempersilakan KPK untuk tetap memprosesnya.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Bamsoet menegaskan KPK bisa terus melanjutkan pengusutan dugaan korupsi Formula E hingga tuntas, namun ia tak setuju jika penyelenggaraan Formula E dibatalkan.
Bamsoet menyebut, siapa pun juga tahu, jika perbuatan hukum adalah tanggungan dari pribadi yang berbuat, bukan malah membatalkan acara (Formula E).
"Silakan KPK terus memprosesnya hingga ke pengadilan. Anak baru mahasiswa juga tahu, bahwa perbuatan hukum seseorang dialah yang menanggungnya," ujar Bamsoet.
"Bukan acaranya yang dihukum untuk dibubarkan atau dibatalkan," tegasnya, dikutip Senin, (6/12/2021).
Bamsoet juga menyayangkan jika pada akhirnya Formula E batal diselenggarakan, mengingat anggarannya sudah dikeluarkan dan dibayar lunas, bahkan untuk tiga seri hingga tahun 2024 mendatang.
"Apalagi ini sudah terlanjur dibayarkan lunas untuk tiga putaran atau tiga seri, yaitu 2022, 2023, dan 2024," tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua MPR tersebut juga mengatakan bahwa Pemprov DKI telah menggelontorkan sejumlah uang untuk penyelenggaraan Formula E.
Oleh sebab itu, Bamsoet bersikeras penyelenggaraan Formula E tidak dibatalkan sehingga dana yang sudah digelontorkan tidak terbuang sia-sia.
Baca Juga: JPU Siapkan 20 Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin
"Kita semua tahu uang yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E tidak bisa diminta kembali," ujarnya.
"Sebab itu, kita harus memanfaatkan apa yang dibayarkan dalam bentuk kebermanfaatan ekonomi bagi masyarakat," lanjutnya.
Bamsoet menekankan jangan sampai ada satu sen pun dari uang yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan Formula E tidak kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat.
Berita Terkait
-
44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Delapan Menolak
-
Korupsi Masif dan Kinerja KPK Menurun, Alasan Novel Cs Terima Tawaran Jadi ASN Polri
-
Novel Baswedan Resmi Menerima Tawaran Jadi ASN Polri
-
52 Eks Pegawai KPK Hadiri Undangan Polri Terkait Pengangkatan ASN
-
JPU Siapkan 20 Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?