Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemberian vaksin booster sudah mulai dilakukan pada bulan Januari 2022 mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi meledaknya kasus Covid-19 lewat varian baru yakni Omicron.
Jokowi pun meminta seluruh jajarannya agar mempersiapkan proses pemberian vaksin ketiga ini.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konfrensi pers PPKM, Senin (6/12/2021).
“Kemudian bapak presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi vaksinasi ketiga ini dengan dua skema.
“Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non PBI. Nah ini diatur dalam permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.
Menurutnya, dosis ketiga vaksinasi Covid-19 ini sudah melalui uji klinis di beberapa negara. Di mana direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga untuk menghadapi berbagai varian baru.
“Untuk dilakukan vaksinasi agar vaksinasi ini efektif menangani varian-varian baru. Termasuk omicron,” katanya.
Baca Juga: Diskriminasi, Omicron Tak Akan Batasi Perjalanan Kalau Ditemukan di Eropa
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji