Suara.com - Habib Bahar bin Smith mulai vokal menyuarakan pendapatnya terkait agama setelah bebas dari penjara. Ia mengkritik tajam Menteri Agama (Menag), Yaqul Cholil Qoumas atau Gus Yaqut terkait toleransi beragama.
Hal ini diungkapkannya saat berbincang dengan ahli hukum tata negara, Refly Harun di akun YouTube. Unggahan video ini berjudul "LIVE! HABIB BAHAR GERUDUK STUDIO RH CHANNEL: NGERI-NGERI SEDAP!"
Menurutnya, seorang menteri agama haruslah dijabat oleh orang yang mengerti agama. Sedangkan Habib Bahar menilai Gus Yaqut sudah keblablasan dalam melakukan toleransi antar umat beragama.
"Pendapat saya tentang Menag Yaqut ini, namanya menteri agama, menteri agama itu harus orang yang bener-bener paham dengan agama," kata Habib Bahar dalam akun YouTube Refly Harun seperti dikutip Suara.com, Selasa (7/12/2021).
"Dia harus toleransi, tapi toleransinya jangan yang keblablasan. Kan banyak orang toleransinya keblablasan.," lanjutnya.
Habib Bahar lantas memberikan contoh toleransi antar umat beragama yang tidak keblablasan. Ia mencontohkan orang Muslim bisa menjaga gereja umat Nasrani saat merayakah hari raya Natal.
Walau begitu, jangan sampai umat Muslim meniru kebiasaan agama lain, seperti memakai topi Natal. Hal itu disebut Habib Bahar sebagai bentuk toleransi yang keblablasan.
"Bagaimana contoh toleransi kepada agama lain? Oh ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gerejanya. Cukup jaga gereja, kita tidak mengucapkan selamat dan tidak masuk ke dalam. Itu kita," jelas Habib Bahar.
"Sebaliknya ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga Masjid. Itu namanya toleransi yang bener. Bukan keblablasan pakai topi Natal, itu menyerupai namanya," sambungnya.
Baca Juga: Dekat dengan Ayahnya yang Muslim, Ini yang Membuat Sophia Latjuba tak Memilih Islam
Tak sampai di situ, Habib Bahar juga memberikan sindiran menohok kepada para pejabat pemerintahan. Ia menegur agar pejabat jangan anti kritik.
Jika tidak mau dikritik, Habib Bahar menyarankan agar pejabat menjadi rakyat biasa saja, jangan menjadi bagian dari pemerintahan.
"Sekali lagi, kalau enggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat. Kalau gak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Jadi rakyat biasa aja," kritik Habib Bahar.
Mendengar itu, Refly Harun pun juga menambahkan pesan bagi rakyat. Ia mengatakan seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dari pemerintahan, yakni dengan berani mengutarakan kritikan.
"Saya sering mengatakan, jadi salah satu kewajiban rakyat adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu cara berpartisipasi adalah mengingatkan," pesan Refly Harun.
Menag Yaqut Jadi Menteri yang Dianggap Layak Direshuffle
Tag
Berita Terkait
-
Dekat dengan Ayahnya yang Muslim, Ini yang Membuat Sophia Latjuba tak Memilih Islam
-
Cara Shalat Istikharah Agar Diberi Petunjuk Kemudahan Usaha
-
Refly Harun Sindir Pendidikan Megawati, Ruhut Sitompul: Nggak Bisa Kerja Akhirnya Dipecat
-
Blak-blakan Caren Delano, Pernah Sakit dan Tak Percaya Agama
-
7 Fakta Adipati Dolken dan Della Dartyan di Film Akhirat: A Love Story
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG