Suara.com - Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyoroti soal data rasio utang atas pendapatan negara.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitternya, Said Didu menyebut bahwa salah satu indikator yang menyebabkan utang negara menjadi ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yang sangat besar.
Ia bahkan menyebut peningkatan jumlah tersebut sudah melampaui standard normal.
"Data bicara. Salah satu indikator utang ugal-ugalan adalah peningkatan jumlah utang yg sangat besar yg sdh melampaui standar normal," ujar Said Didu dalam cuitannya dikutip Suara.com, Sabtu (11/12/2021).
Lebih lanjut, Said Didu mengatakan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sejak sebelum pandemi melanda. Ia menegaskan bahwa pandemi hanya mempercepat.
"Ini terjadi sebelum pandemi. Pandemi hanya mempercepat," sambungnya.
Cuitan tersebut ditulis oleh Said Didu untuk menanggapi cuitan akun Awalil Rizky mengenai rasio utang atas pendapatan negara.
Dalam cuitan tersebut dijelaskan tentang dasar peringatan BPK pada pemerintah agar berhati-hati soal utang dan rasionya terhadap pendapatan negara.
"Rasio utang atas pendapatan negara sebesar 368,99% pada tahun 2020 merupakan salah satu indikator kerentanan utang yang menjadi dasar peringatan BPK agar pemerintah berhati-hati. Karena telah melampaui rekomendasi IMF dan IDR," tulisnya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Disebutkan pula bahwa rasio tersebut terlihat akan memburuk di tahun 2021 dan 2022.
Rasio itu tampak akan memburuk pada 2021 dan 2022," lanjutnya.
Untuk diketahui, berdasarkan keterangan yang ditulis di akun Twitternya, Awalil Rizky merupakan seorang pembelajar ekonomi yang menyebut dirinya sedang berupaya memberi informasi dan edukasi (literasi).
Ia berpandangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengetahui kondisi ekonomi negeri.
Menanggapi cuitan-cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar.
"Wkwk 2019-2020 udah ugal-ugalan ya ngakunya ngutang gara-gara pandemi. Itu buat nolong rakyat atau buat nalangin rugi Jiwasraya, Asabri dll yang total ratusan triliun? Lalu test PCR dibisnisin nggak gratis," komentar salah seorang warganet.
Berita Terkait
-
Simak, Ini 7 Tips Lindungi Data Rahasia di Internet
-
Indonesia Peringkat Ke-5 Dunia Vaksinasi Covid-19 Dosis Penuh Terbanyak
-
Jokowi Perintahkan Menkominfo Bereskan RUU PDP Agar Ada Kepastian Usaha di Sektor Digital
-
Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian Serius, Jokowi Perintahkan Ini ke Menkominfo
-
Jokowi Tegaskan Perlindungan Data Pribadi Jadi Atensi Serius Pemerintah
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh