Komisi XI Sahkan Pemberian PMN Untuk BUMN, Totalnya Rp 110,5 Triliun

Suara.com - Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Bahasan rapat kerja meliputi tambahan PMN 2021 dan alokasi PMN 2022.

Hal tersebut diketahui dalam rapat yang diselenggarakan Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu (15/12/2021).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan total PMN tang diberikan adalah Rp110,5 triliun yang terdiri dari susulan PMN untuk tahun ini dan alokasi suntikan modal untuk tahun depan. Jumlah itu terdiri dari susulan PMN Rp 43,2 triliun pada tahun ini dan alokasi PMN Rp67,3 triliun pada 2022.

"Setuju ya? Kita setuju semua? Dari pemerintah setuju? Direksi BUMN setuju semua? Ada yang nggak setuju?,” kata Dito.

Sejumlah 11 BUMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Waskita Karya (persero), PT KAI (Persero), Badan Bank Tanah, Indonesia Investment Authority (INA), PT PLN (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Kemudian, PT Adhi Karya (Persero), Perum Perumnas, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Rinciannya sebagai berikut untuk Tambahan PMN di 2021;

• PT Hutama Karya (Persero): Rp 9,1 triliun
• PT Waskita Karya (Persero): Rp 7,9 triliun 
• PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI: Rp 6,9 triliun
• Badan Bank Tanah: Rp 1 triliun
• Lembaga Pengelola Investasi (LPI): Rp 15 triliun
• Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): Rp 3,3 triliun (dari saldo anggaran lebih atau SAL)

Sementara untuk alokasi PMN 2022 adalah sebagai berikut;

• PT Hutama Karya (Persero): Rp 23,85 triliun
• PT Waskita Karya (Persero): Rp 3 triliun
• PLN: Rp 5 triliun
• PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF: Rp 2 triliun
• PT Adhi Karya (Persero): Rp 1,976 triliun
• Perum Perumnas: Rp 1,568 triliun
• Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): Rp 28,84 triliun
• PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero): Rp 1,085 triliun

Baca Juga: Bikin Sri Mulyani Geram, Sudah Dapat PMN Ternyata 40 Persen BUMN Masih Merugi