Suara.com - Budayawan Sudjiwo Tedjo turut berkomentar soal kebijakan karantina serta pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal masyarakat berduit yang meminta karantina gratis.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Sudjiwo Tedjo tampak membagikan ulang cuitan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ia lantas memberikan sindiran menohok pada pemerintah terkait kebijakan karantina.
"Karena masyarakat adalah komisaris negeri ini, Bu. Duitnya banyak buat karantina di hotel dll," tulis Sudjiwo Tedjo dalam cuitannya, seperti dikutip Suara.com, Kamis (23/12/2021).
"Sedangkan pejabat atau orang penting itu derajatnya cuma pegawai di negeri ini. Direktur para pegawai itu presiden. Duitnya nggak sebanyak kita kaum komisaris perusahaan NKRI ini, Bu," lanjutnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencecar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar pandjaitan dengan pertanyaan bertubi-tubi seputar kebijakan karantina.
Hal itu disampaikan Susi sebagai tanggapan terhadap pernyataan Luhut yang menyebut bahwa ada banyak orang berduit yang minta karantina gratis.
Lewat sebuah cuitan di akun twitternya, Susi mempertanyakan mengapa hanya pejabat yang diperbolehkan karantina di rumah pribadi.
Ia juga mempertanyakan mengapa masyarakat tak boleh berhemat dengan memilih karantina gratis.
Baca Juga: Sastra: Apakah Hanya Menjadi Media Hiburan Belaka?
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri?? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/12/2021).
"Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda" cecar Susi.
Lebih lanjut, Susi menyoroti adanya perbedaan pelaksanaan karantina antara pejabat dan masyarakat. Ia juga menilai wajar jika masyarakat mau karantina gratis.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat, seingat saya virusnya sama," ujar Susi dalam cuitannya yang lain.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak-anak belum vaksin, PCR," lanjut Susi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengecam pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari kalangan orang kaya dan mampu yang enggan melakukan karantina mandiri di hotel sesuai dengan aturan.
Tag
Berita Terkait
-
Tarif Karantina di Hotel Disebut Mahal, PHRI: Justru Tidak Menguntungkan Secara Bisnis
-
Ramai di Twitter, Cuitan Susi Pudjiastuti Soroti Kebijakan Pemerintah Soal Karantina
-
Karantina Pertanian Sulawesi Barat Lakukan Pendampingan Ekspor Sarang Burung Walet
-
Habiskan Uang Belasan Juta Buat Karantina, Kamarnya Malah Bikin Kecewa
-
Sastra: Apakah Hanya Menjadi Media Hiburan Belaka?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional