Suara.com - Baliho bergambar wajah Puan Maharani yang di pasang di beberapa titik lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru menjadi polemik. Banyak pihak menilai pemasangan baliho tersebut kurang berempati pada korban bencana.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, 33 baliho tersebut diturunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang, (Kamis, 23/12/2021).
Pihak satpol PP menyebut, baliho tersebut tidak bertuan, maka dari itu harus diturunkan karena tidak mengantongi izin.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpo PP Kabupaten Lumajang, Didik Budi Santoso menjelaskan, pihak telah melakukan penyisiran dan penurunan baliho bergambar Puan Maharani sejak Rabu, (22/12/2021).
"Kami koordinasi dengan PDIP. Pokoknya yang tidak berizin kami tertibkan. Dari PDIP menyatakan bahwa itu bukan atas perintah mereka. Ini murni relawan," kata Didik, Kamis (23/12/2021).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pemasangan baliho Puan Maharani merupakan bentuk spontanitas para kader dan relawan di daerah.
Hasto menilai, pemasangan baliho dan spanduk tersebut, sama sekali tidak ada unsur politisasi bagi daerah yang terdampak erupsi Gunung Semeru.
Senada dengan Hasto,Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan, keberadaan baliho Puan harus dilihat maksud dan tujuannya.
"Kalau maksudnya pasti baik. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dilihat maksudnya," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Baca Juga: Formula E Digelar di Ancol, Ketua F-PDIP DPRD DKI: Cocok, Tak Ganggu Aktivitas Warga
Menurut Utut, keberadaan baliho Puan di desa terdampak erupsi itu spontanitas. Ia memperkirakan baliho-baliho bergambar Puan itu dipasang oleh kader maupun relawan.
"Mungkin ada spontanitas dari teman-teman ibu Puan hadir. itu entah kader orang yang dekat atau relawan," ujar Utut.
Tag
Berita Terkait
-
Baliho Puan di Kawasan Semeru Dibongkar Satpol PP, Begini Penjelasan PDIP
-
Balihonya Dicopot Satpol PP, Netizen Ini Sebut Reputasi Puan Maharani di Pilpres Terancam
-
HUT PDIP Akan Tampilkan Hasto Kristiyanto Dalam Tari Kecak Tentang Ramayana
-
Baliho Puan Maharani Dicopot, Melanie Subono Berterima Kasih ke Satpol PP
-
Formula E Digelar di Ancol, Ketua F-PDIP DPRD DKI: Cocok, Tak Ganggu Aktivitas Warga
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak