Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, capaian vaksinasi menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, Pemda diimbau untuk dapat menggenjot capaian vaksinasi hingga akhir Desember 2021.
"Percepatan vaksinasi selain untuk proteksi masyarakat kita, sekaligus juga salah satu indikator kinerja dari daerah," ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi di Maluku yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/12/2021).
Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, kepala daerah se-Maluku, serta beberapa pejabat terkait lainnya.
Tito menjelaskan, pada awal Januari tahun 2022 pemerintah pusat bakal mengevaluasi kinerja Pemda. Evaluasi di tingkat provinsi bakal langsung dilakukan oleh Presiden. Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
Evaluasi itu salah satunya untuk melihat capaian laju vaksinasi di masing-masing Pemda. Bagi Pemda yang laju vaksinasinya sesuai target akan diberi apresiasi. Sebaliknya, terhadap daerah yang laju vaksinasinya rendah akan diberikan sanksi.
"Bagi (daerah) yang jomplang sekali (laju vaksinasinya) pasti kita akan sampaikan punishment (sanksi)," tegas Tito.
Sanksi itu, misalnya, dengan tidak diberikannya Dana Insentif Daerah (DID), evaluasi ulang terkait pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK), dan beragam bentuk sanksi lainnya. Namun yang jelas, kata Tito, Kemendagri akan menyampaikan ke publik daerah mana saja yang tak berhasil mencapai target vaksinasi.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir Desember 2021. Capaian ini bukan hanya mengandalkan sejumlah daerah, melainkan kinerja seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh Pemda diimbau agar meningkatkan laju vaksinasinya, sehingga jarak capaian antardaerah tidak terlalu jauh.
Baca Juga: Tujuh Daerah di Sumsel Melebihi Target Vaksinasi 70 persen
Berita Terkait
-
Apindo Gelar Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Batam, Daftar di Sini
-
Aturan Perjalanan Gunakan Bus Diperketat selama Nataru
-
Balikpapan Makin Gencar Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun: Mencegah
-
Vaksinasi Covid untuk Anak 6-11 Tahun di Jakarta
-
Vaksin COVID-19 Apa yang Cocok untuk Jadi Vaksin Booster? Ini Kata Guru Besar UGM
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Safari Ramadan ke Ponpes di Klender, Kaesang Pangarep Didoakan Jadi Presiden
-
Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
-
Lalai Awasi Kasus Hogi Minaya, Mantan Kapolresta Sleman Dicopot dari Jabatan
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!