Suara.com - Perang pernyataan antara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti degan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memanas.
Terbaru, Susi kembali menjawab pernyataan Luhut yang meminta Susi untuk tidak membentrokkan antara pejabat dengan masyarakat terkait kebijakan karantina.
Lewat sebuah cuitan du akun Twitternya, Susi menanggapi sebuah artikel yang memuat pernyataan Luhut saat menjawab cuitan darinya tentang karantina.
"Masyarakat umum mau karantina gratisan sangat wajar. Saya bertanya bukan mengadu-adu, apa salah mereka kalau mau gratis? Pejabat, Orang penting punya diskresi untuk gratis di rumah sendiri, jadi tidak perlu juga omong di publik masyarakat mau gratisan!!" tulis Susi Pudjiastuti dalam cuitannya dikutip Suara.com, Selasa (28/12/2021).
Lebih lanjut, Susi meminta pihak terkait untuk tidak menyebut-nyebut rakyat minta karantina gratisan. Hal itu dinilai dapat melukai hati rakyat.
"Kalau sudah dapat/buat diskresi.. mbok ya sudah pake dan nikmati. Jangan bicara lagi di publik tentang masyarakat yang maunya gratisan. Dont add pain to the injury; jangan tambah lagi bicara orang bertanya, dibilang mengadu-adu," lanjutnya.
Sebelumnya, Luhut diketahui memberikan tanggapan atas cuitan Susi Pudjiastuti yang mencecarnya dengan pertanyaan seputar kebijakan karantina.
Luhut meminta agar Susi tak membentrokkan atau mengadu pejabat dan rakyat dengan kebijakan karantina yang ada saat ini.
Untuk diketahui, Susi lewat sebuah cuitan di akun Twitternya mempertanyakan mengapa hanya pejabat yang diperbolehkan karantina di rumah pribadi.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan yang Viral di Medsos
Ia juga mempertanyakan mengapa masyarakat tak boleh berhemat dengan memilih karantina gratis.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri?? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/12/2021).
"Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda" cecar Susi.
Lebih lanjut, Susi menyoroti adanya perbedaan pelaksanaan karantina antara pejabat dan masyarakat. Ia juga menilai wajar jika masyarakat mau karantina gratis.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat, seingat saya virusnya sama," ujar Susi dalam cuitannya yang lain.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak-anak belum vaksin, PCR," lanjut Susi.
Berita Terkait
-
WNI Positif Omicron Lolos Karantina, Menkes Budi Ungkap Kronologinya
-
CDC Pangkas Waktu Karantina Jadi 5 Hari, Apa Alasannya?
-
Viral Dokumen Susi jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri Harus Berbenah, Beralih ke Digital
-
INFOGRAFIS: 3 Kelompok WNI Yang Dapat Fasilitas Karantina Pemerintah
-
4 Fakta Terbaru Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan yang Viral di Medsos
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Presiden Ramaphosa Apresiasi Dukungan Indonesia untuk Afrika Selatan: Sekutu Setia!
-
Hasto Ungkap Hadiah Spesial Megawati Saat Prabowo Ulang Tahun
-
Suami Bakar Istri di Jakarta Timur, Dipicu Cemburu Lihat Pasangan Dibonceng Lelaki Lain
-
Amnesty International Indonesia Tolak Nama Soeharto dalam Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI