Suara.com - Perang pernyataan antara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti degan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memanas.
Terbaru, Susi kembali menjawab pernyataan Luhut yang meminta Susi untuk tidak membentrokkan antara pejabat dengan masyarakat terkait kebijakan karantina.
Lewat sebuah cuitan du akun Twitternya, Susi menanggapi sebuah artikel yang memuat pernyataan Luhut saat menjawab cuitan darinya tentang karantina.
"Masyarakat umum mau karantina gratisan sangat wajar. Saya bertanya bukan mengadu-adu, apa salah mereka kalau mau gratis? Pejabat, Orang penting punya diskresi untuk gratis di rumah sendiri, jadi tidak perlu juga omong di publik masyarakat mau gratisan!!" tulis Susi Pudjiastuti dalam cuitannya dikutip Suara.com, Selasa (28/12/2021).
Lebih lanjut, Susi meminta pihak terkait untuk tidak menyebut-nyebut rakyat minta karantina gratisan. Hal itu dinilai dapat melukai hati rakyat.
"Kalau sudah dapat/buat diskresi.. mbok ya sudah pake dan nikmati. Jangan bicara lagi di publik tentang masyarakat yang maunya gratisan. Dont add pain to the injury; jangan tambah lagi bicara orang bertanya, dibilang mengadu-adu," lanjutnya.
Sebelumnya, Luhut diketahui memberikan tanggapan atas cuitan Susi Pudjiastuti yang mencecarnya dengan pertanyaan seputar kebijakan karantina.
Luhut meminta agar Susi tak membentrokkan atau mengadu pejabat dan rakyat dengan kebijakan karantina yang ada saat ini.
Untuk diketahui, Susi lewat sebuah cuitan di akun Twitternya mempertanyakan mengapa hanya pejabat yang diperbolehkan karantina di rumah pribadi.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan yang Viral di Medsos
Ia juga mempertanyakan mengapa masyarakat tak boleh berhemat dengan memilih karantina gratis.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri?? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/12/2021).
"Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda" cecar Susi.
Lebih lanjut, Susi menyoroti adanya perbedaan pelaksanaan karantina antara pejabat dan masyarakat. Ia juga menilai wajar jika masyarakat mau karantina gratis.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat, seingat saya virusnya sama," ujar Susi dalam cuitannya yang lain.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak-anak belum vaksin, PCR," lanjut Susi.
Berita Terkait
-
WNI Positif Omicron Lolos Karantina, Menkes Budi Ungkap Kronologinya
-
CDC Pangkas Waktu Karantina Jadi 5 Hari, Apa Alasannya?
-
Viral Dokumen Susi jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri Harus Berbenah, Beralih ke Digital
-
INFOGRAFIS: 3 Kelompok WNI Yang Dapat Fasilitas Karantina Pemerintah
-
4 Fakta Terbaru Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan yang Viral di Medsos
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total
-
IKN Tidak Urgent! DPR Diminta Tolak Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun
-
Siasat Penjual Es Teh di Demak Jadi Kedok Edarkan Sabu, Ternyata Residivis dan DPO!
-
Pramono Respons Demo Mahasiswa di HI: Silakan Protes, Jangan Rugikan Publik
-
'BBM Kalian Mahal!' Riuh Klakson Pengendara di Sudirman Dukung Demo Mahasiswa
-
ICW: Audit BPK Jadi Komoditas Dagang, WTP Cuma Alat Pencitraan Politik
-
MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah
-
Migrasi Pertamax ke Pertalite: Efek Domino di Baik Kenaikan BBM yang Mengintai
-
Jupnas Gizi Pertanyakan Kontradiksi Data Program MBG, Padahal Dulu Pamer Capaian
-
Massa Mahasiswa ke Aparat di Thamrin: Bapak Nanti Jaganya di HI Saja, Biarin Kita Jalan Dulu Pak!