Suara.com - Perang pernyataan antara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti degan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memanas.
Terbaru, Susi kembali menjawab pernyataan Luhut yang meminta Susi untuk tidak membentrokkan antara pejabat dengan masyarakat terkait kebijakan karantina.
Lewat sebuah cuitan du akun Twitternya, Susi menanggapi sebuah artikel yang memuat pernyataan Luhut saat menjawab cuitan darinya tentang karantina.
"Masyarakat umum mau karantina gratisan sangat wajar. Saya bertanya bukan mengadu-adu, apa salah mereka kalau mau gratis? Pejabat, Orang penting punya diskresi untuk gratis di rumah sendiri, jadi tidak perlu juga omong di publik masyarakat mau gratisan!!" tulis Susi Pudjiastuti dalam cuitannya dikutip Suara.com, Selasa (28/12/2021).
Lebih lanjut, Susi meminta pihak terkait untuk tidak menyebut-nyebut rakyat minta karantina gratisan. Hal itu dinilai dapat melukai hati rakyat.
"Kalau sudah dapat/buat diskresi.. mbok ya sudah pake dan nikmati. Jangan bicara lagi di publik tentang masyarakat yang maunya gratisan. Dont add pain to the injury; jangan tambah lagi bicara orang bertanya, dibilang mengadu-adu," lanjutnya.
Sebelumnya, Luhut diketahui memberikan tanggapan atas cuitan Susi Pudjiastuti yang mencecarnya dengan pertanyaan seputar kebijakan karantina.
Luhut meminta agar Susi tak membentrokkan atau mengadu pejabat dan rakyat dengan kebijakan karantina yang ada saat ini.
Untuk diketahui, Susi lewat sebuah cuitan di akun Twitternya mempertanyakan mengapa hanya pejabat yang diperbolehkan karantina di rumah pribadi.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan yang Viral di Medsos
Ia juga mempertanyakan mengapa masyarakat tak boleh berhemat dengan memilih karantina gratis.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri?? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/12/2021).
"Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda" cecar Susi.
Lebih lanjut, Susi menyoroti adanya perbedaan pelaksanaan karantina antara pejabat dan masyarakat. Ia juga menilai wajar jika masyarakat mau karantina gratis.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat, seingat saya virusnya sama," ujar Susi dalam cuitannya yang lain.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak-anak belum vaksin, PCR," lanjut Susi.
Berita Terkait
-
WNI Positif Omicron Lolos Karantina, Menkes Budi Ungkap Kronologinya
-
CDC Pangkas Waktu Karantina Jadi 5 Hari, Apa Alasannya?
-
Viral Dokumen Susi jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri Harus Berbenah, Beralih ke Digital
-
INFOGRAFIS: 3 Kelompok WNI Yang Dapat Fasilitas Karantina Pemerintah
-
4 Fakta Terbaru Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan yang Viral di Medsos
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat