Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyatakan kendaraan di DKI Jakarta sudah seharusnya tidak memakai bahan bakar minyak/BBM jenis premium untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
"Kalau sekarang ada wacana hapus premium, Jakarta memang harusnya sudah tidak pakai premium, harusnya sudah pakai pertamax atau bahkan pertamax turbo dengan emisi lebih rendah," kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam diskusi publik soal layanan transportasi di Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Menurut dia, tingkat polusi udara dapat diperparah dengan penggunaan BBM murah seperti premium karena memiliki kadar emisi gas buang lebih tinggi. Meski begitu, lanjut dia, untuk mengurangi polusi udara, solusi yang relevan adalah beralih dari menggunakan transportasi pribadi ke angkutan publik atau angkutan massal.
Untuk itu, ia mendorong badan usaha bidang jasa transportasi di Jakarta di antaranya TransJakarta melakukan inovasi layanan kepada konsumen baik pra perjalanan, selama perjalanan hingga setelah perjalanan.
"Apalagi sekarang semua didorong integrasi tarif, moda, MRT, LRT jadi positif untuk menata transportasi dan konsumen harus dimanjakan berbagai pelayanan," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan karena Indonesia kini memasuki masa transisi energi.
"Kita memasuki masa transisi, premium RON 88 akan digantikan dengan pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam keterangan yang di Jakarta, Rabu (22/12).
Ia menjelaskan premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja dengan volume yang digunakan pun sangat kecil dan masyarakat mulai sadar menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik.
Pemerintah, kata dia, sedang menyusun peta jalan bahan bakar minyak ramah lingkungan dengan rencana pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik.
Baca Juga: Kendaraan di Jakarta Sudah Tak Pantas Pakai Premium, Harus Beralih ke Pertamax
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax," ujarnya.
Pemerintah akan berusaha meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait proses shifting pertalite ke pertamax.
Perubahan dari premium ke pertalite diperkirakan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen. Adapun perubahan dari pertalite ke pertamax akan menurunkan kembali emisi karbon dioksida sebesar 27 persen. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW