Suara.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa lebih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemerintah mengadakan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sebanyak 54,8 persen masyarakat yang tidak setuju; 41,7 persen setuju; sementara masyarakat yang tidak menjawab atau tidak tahu ada 3,5 persen.
"Bahkan, dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang setuju," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Minggu (9/1/2022).
Data masyarakat tidak srtuju juga lebih banyak ditemukan dalam hasil survei terkait vaksinasi terhadap anak usia 3-12 tahun. Burhanuddin mengatakan ada 63,2 persen tidak setuju; 34,2 persen setuju; dan sisanya 2,7 persen tidak menjawab agau tidak tahu
Menurut Burhanuddin isu terkait vaksinasi itu sangat serius. Sehingga harus segera diatasi oleh pemerintah.
"Karena bagaimanapun masalah ini bisa menjadi masalah tersendiri di luar dari isu teknis terkait dengan ketersediaan vaksin dan vaksinator. Kalau masyarakat tidak setuju ya repot," ujarnya.
Sikap masyarakat yang tidak setuju itu juga menjadi sebab isu-isu terkait lainnya. Semisal, kata Burhanuddin terkait dengan beberapa vaksin yang tidak segera terdistribusi.
"Dan itu potensial expired karena makin lama makin sulit untuk dicari warga yang bersedia untuk divaksin. Sementara vaksinnya ada, tetapi kalau secara psikologis masyarakat menolak, itu juga jadi masalah," tutur Burhanuddin.
Adapun survei dilakukan secara nasional mulai 6-11 Desember 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.
Baca Juga: APBN Masih Mampu, Ekonom Desak Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Jabatan Dobel Angga Raka: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi, Tapi Masih Wamenkomdigi
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
Profil dan Rekam Jejak Afriansyah Noor: Kembali Jadi Wamenaker, Pengganti Immanuel Ebenezer
-
Siapa Sarah Sadiqa? Mengenal Srikandi Baru Pilihan Prabowo Jadi Kepala LKPP
-
Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?