APBN Masih Mampu, Ekonom Desak Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster

Suara.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai seharusnya anggaran pemerintah masih mampu untuk memberikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster secara gratis.

Bhima mengatakan anggaran pemerintah sebaiknya dialokasikan penuh untuk membiayai vaksin booster gratis bagi masyarakat, sebab pandemi belum berakhir.

"Sebenarnya pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin itu secara gratis sampai mencapai herd immunity. Nah problemnya pemerintah beralasan vaksinasi berbayar ditujukan agar beban APBNnya berkurang, tapi di sisi lain banyak pemerintah menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak relevan dengan penanganan pandemi pada 2022," kata Bhima dalam diskusi LaporCovid-19, Minggu (9/1/2022).

Dia menjelaskan, selama 2021 pemerintah banyak menghabiskan uang untuk hal yang tidak berhubungan dengan pandemi.

"Pemerintah masih melakukan kesalahan alokasi pendanaan, alokasinya sekarang banyak dititik beratkan pada infrastruktur dan belanja yang birokratis seperti belanja pegawai dan belanja barang," jelasnya.

Bhisma juga menambahkan, pelaksanaan vaksinasi booster pada 12 Januari besok sebaiknya ditunda karena masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen orang di wilayahnya.

"Untuk saat ini vaksin booster belum mendesak kalau masih ada penduduk yang belum dilakukan vaksinasi dua dosis lengkap," tutur Bhima.

Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.265.666 orang Indonesia, masih terdapat 5.792 kasus aktif, 4.115.747 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 144.127 jiwa meninggal dunia.

Pemerintah juga telah menyuntikkan 169,786,156 dosis (81.52 persen) vaksin pertama dan 116,720,762 dosis (56.04 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Demi Keadilan, Pemerintah Didesak Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster

Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.