KPK Selidiki Dugaan Intervensi Walkot Rahmat Effendi Soal Ganti Rugi Lahan Di Bekasi

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik adanya intervensi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait pemilihan lokasi lahan untuk proyek pembangunan Polder Air di Kota Bekasi.

Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi kini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan serta jual beli jabatan di lingkungan pejabat Kota Bekasi.

Keterangan itu digali penyidik antirasuah, setelah memeriksa saksi Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Lai Bui Min (LBM) alias Anen selaku pihak swasta. Keduanya juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan pemilihan lokasi lahan untuk pembangunan Polder air dikota Bekasi, dimana pada ganti rugi tanah dimaksud diduga ada arahan langsung dan intervensi dari tersangka RE (Rahmat Effendi) selaku Wali Kota Bekasi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (13/1/2022).

Belum lama ini, tim satgas KPK melakukan serangkaian penggeledahan di tiga lokasi. Yakni, wilayah Jakarta;Bekasi; dan Bogor.

KPK dalam penggeledahan menyasar para rumah maupun kantor milik para tersangka. Adapun hasilnya, KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek ganti rugi lahan di Bekasi.

Selain Rahmat, KPK juga telah menetapkan delapan orang tersangka lainnya.

Untuk tersangka penerima suap yakni Rahmat Effendi (RE); M. Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Mulyadi (MY) selaku Lurah Kati Sari; Wahyudin (WY) selaku Camat Jati Sampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Sedangkan pihak pemberi yakni, Ali Amril selaku Direktur PT. Mam Energindo; Lai Bui Min (LBM) alias Anen selaku pihak swasta; Suryadi selaku Direktur PT. Kota Bintang Karyati (PT. KBR); dan Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu.

Baca Juga: KPK Sita Dokumen Kasus Ganti Rugi Lahan Rahmat Effendi

"KPK menetapkan sembilan orang tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2021).

Dalam operasi tangkap tangan pun tim Satgas KPK menyita uang mencapai Rp 5 miliar.

"Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar," katanya.

Sebagai pihak pemberi AA dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tersangka Rahmat Effendi dan kawan- kawan sebagai pihak penerima disangkakan pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.