Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut puncak gelombang Omicron di Indonesia akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang.
Hal itu berdasarkan hasil pemantauan kasus Covid-19 di Afrika Selatan, di mana Omicron awalnya berkembang.
"Saya ulangi, dari hasil trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," kata Luhut dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM secara daring di Jakarta, Minggu (16/1/2022).
Koordinator PPKM Jawa-Bali itu menjelaskan pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus Covid-19 menyusul masuknya varian Omicron. Terlebih kasus Covid-19 per Sabtu (15/1) mencapai 1.054 kasus.
"Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada 14 Oktober 2021 yang lalu," ujar Luhut.
Berdasarkan data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Ada pun kasus didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali terutama Provinsi DKI Jakarta.
Kenaikan kasus di Jawa-Bali juga terlihat di provinsi Jawa Barat dan Banten, mengingat wilayah tersebut masuk dalam bagian aglomerasi Jabodetabek.
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPC PEN itu menyampaikan hingga saat ini kasus kematian masih terus terjaga meskipun terjadi peningkatan kasus yang cukup signfikan.
"Namun, berkaca dari negara lain, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati," tuturnya.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Omicron, Pengetatan Mobilitas Jadi Opsi Terakhir Pemerintah
"Jadi kita semua ini bertanggung jawab untuk kita. Saya mohon supaya kita semua satu. Ini adalah alarm bagi kita semuanya untuk mulai kembali awas dalam memasuki varian baru Covid-19. Jangan mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan," sambungnya.
Luhut mengungkapkan sebelumnya pemerintah telah bertemu dengan sejumlah pakar lintas disiplin untuk membaca data yang ada. Ia memastikan kebijakan yang diputuskan berdasarkan masukan para ahli di bidangnya.
Lebih lanjut, Luhut mengemukakan, khusus untuk wilayah lain di Jawa Bali, kasus di provinsi lain di luar Jakarta, Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga. Namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat mengingat mobilitas yang terjadi di Jawa Bali sudah sangat tinggi sekali. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Jelang Mudik Lebaran, Kapolri Minta Jajaran Maksimalkan Pengamanan Nasional
-
Polisi Turun Tangan Dalami Kasus Relawan Diteror Bangkai Anjing Tanpa Kepala di Aceh Tamiang
-
Adian Napitupulu Murka Ketua BEM UGM Diteror: Ini Kemunduran Demokrasi!
-
Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf