Suara.com - Wasekjen PA 212 Novel Bakmumin, mengatakan, akan sangat disayangkan jika Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diberikan kesempatan untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menurutnya, Ahok figur gagal dan hanya buat gaduh negara.
"Sangat disayangkan dan disesalkan kalau Indonesia ini benar-benar berupaya membuat ibukota baru apalagi Ahok digadang gadang sebagai gubernur IKN yang baru seakan akan tidak ada lagi putra putri yang terbaik di negeri ini," kata Novel saat dihubungi, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, Ahok hanya lah seorang figur yang gagal sebagai pemimpin. Selain itu, Ahok dinilai hanya buat gaduh negara.
"Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini sehingga keutuhan bangsa sangat terancam," tuturnya.
Novel mengatakan, jika Ahok memang dipaksakan menjadi pemimpin IKN baru maka sarat akan kepentingan politis. Menurutnya, hal itu akan menjadi satu paket oligarki.
"Kalau dipaksakan juga berarti agenda IKN ini sangat diduga sarat kepentingan politik oligarki yang diduga sudah satu paket yaitu dgn Ahoknya, TKAnya, pendanaanya, pengelolanya, semua sudah dengan matang terencana dan tidak boleh diganggu oleh siapapun," tuturnya.
Lebih lanjut, Novel kemudian menyinggung soal pernyataan mantan Ketua PBNU. "Saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan Ketum PBNU yang ketika itu masih menjabat mengatakan 'jangan ganggu politik cina' dan setelah selesai menjabat sebagai Ketum PBNU beliau juga mengatakan bahwa Indonesia penganut politik oligarki," tandasnya.
Ahok Disebut Bakal Pimpin IKN
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kini, sejumlah nama digadang-gadangkan bakal jadi calon pemimpin Nusantara.
Salah satu nama yang mencuat adalah Ahok. Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.
Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.
Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu.
"Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres di mana nanti di situ ada CEO-nya," kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu.
Sebagai informasi, ibu kota negara tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti sejumlah provinsi di Indonesia. Nusantara sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, di mana posisinya setara menteri.
Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa setelah melakukan rapat Panja RUU IKN di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Berita Terkait
-
Ada Ahok Hingga Tumiyana Santer Disebut Pimpin Ibu Kota Baru, Nasdem: Mereka Punya Kemampuan, Tapi Harus Teknokrat
-
Minta Nama Ibukota Baru Tetap Jakarta, Politisi Demokrat Ini Diolok-olok Warganet
-
Ahok Tak Tahu soal Penunjukannya Sebagai Pemimpin Nusantara oleh Jokowi
-
Ahok Kaget Ketika Mendengar Akan Ditunjuk Jokowi untuk Memimpin Nusantara
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Aksi Culas Bos Pangkalan Elpiji Terbongkar, Oplos Tabung Gas hingga Raup Rp70 Juta Saban Bulan
-
Singgung Sorotan Negatif Program MBG di Media Sosial, DPR Desak Pemulihan Kepercayaan Publik
-
Dapur MBG Penyebab Keracunan di SDN Gedong Tak Bersertifikat, Komnas PA Tuntut Tanggung Jawab Hukum
-
Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif
-
22 Siswa SDN 01 Gedong Diduga Keracunan MBG, Pramono Anung Enggan Berkomentar
-
Tinjau Langsung Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Begini Pesan Menag Nasaruddin Umar
-
Marak Kasus Keracunan, Komnas PA Tolak Guru Jadi Bahan Uji Coba Sampel MBG
-
Gelar Aksi di Monas, Ibu-Ibu Kritik MBG: 8.649 Anak Keracunan Bukan Sekadar Angka Statistik!
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Takjub Adab Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir, Amien Rais Terenyuh: Buat Saya Artinya Dalam