Suara.com - Wasekjen PA 212 Novel Bakmumin, mengatakan, akan sangat disayangkan jika Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diberikan kesempatan untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menurutnya, Ahok figur gagal dan hanya buat gaduh negara.
"Sangat disayangkan dan disesalkan kalau Indonesia ini benar-benar berupaya membuat ibukota baru apalagi Ahok digadang gadang sebagai gubernur IKN yang baru seakan akan tidak ada lagi putra putri yang terbaik di negeri ini," kata Novel saat dihubungi, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, Ahok hanya lah seorang figur yang gagal sebagai pemimpin. Selain itu, Ahok dinilai hanya buat gaduh negara.
"Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini sehingga keutuhan bangsa sangat terancam," tuturnya.
Novel mengatakan, jika Ahok memang dipaksakan menjadi pemimpin IKN baru maka sarat akan kepentingan politis. Menurutnya, hal itu akan menjadi satu paket oligarki.
"Kalau dipaksakan juga berarti agenda IKN ini sangat diduga sarat kepentingan politik oligarki yang diduga sudah satu paket yaitu dgn Ahoknya, TKAnya, pendanaanya, pengelolanya, semua sudah dengan matang terencana dan tidak boleh diganggu oleh siapapun," tuturnya.
Lebih lanjut, Novel kemudian menyinggung soal pernyataan mantan Ketua PBNU. "Saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan Ketum PBNU yang ketika itu masih menjabat mengatakan 'jangan ganggu politik cina' dan setelah selesai menjabat sebagai Ketum PBNU beliau juga mengatakan bahwa Indonesia penganut politik oligarki," tandasnya.
Ahok Disebut Bakal Pimpin IKN
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kini, sejumlah nama digadang-gadangkan bakal jadi calon pemimpin Nusantara.
Salah satu nama yang mencuat adalah Ahok. Nama tersebut tentu langsung menjadi perbincangan masyakarakat.
Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.
Nantinya, Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu.
"Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres di mana nanti di situ ada CEO-nya," kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu.
Sebagai informasi, ibu kota negara tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti sejumlah provinsi di Indonesia. Nusantara sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, di mana posisinya setara menteri.
Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa setelah melakukan rapat Panja RUU IKN di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Berita Terkait
-
Ada Ahok Hingga Tumiyana Santer Disebut Pimpin Ibu Kota Baru, Nasdem: Mereka Punya Kemampuan, Tapi Harus Teknokrat
-
Minta Nama Ibukota Baru Tetap Jakarta, Politisi Demokrat Ini Diolok-olok Warganet
-
Ahok Tak Tahu soal Penunjukannya Sebagai Pemimpin Nusantara oleh Jokowi
-
Ahok Kaget Ketika Mendengar Akan Ditunjuk Jokowi untuk Memimpin Nusantara
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman