Suara.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menegaskan, pernyataan Edy Mulyadi soal Kalimantan tidak mewakili partai. Menurutnya, Edi tidak bisa dikait-kaitkan dengan PKS lantaran tidak meliki status sebagai kader partai.
"PKS satu ini kan punya fraksi yang memberikan pandangan umum baik di komisi maupun di paripurna, yaitu juru bicara ya itu lah pandangan resmi dari pada fraksi PKS. Kalau ada orang yang memiliki ekspresikan pandangannya ya tentu PKS tidak ikut bertanggungjawab atas ekspresi-ekspresi itu. Kan gitu," kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Menurutnya, pernyataan Edi soal Kalimantan hanya merupakan ekspresi pribadi.
Ia menilai soal status pencalegan Edi memang pernah terjadi. Namun kekinkan Edi dengan PKS tidak lagi saling berkaitan. Ia mengungkapkan, Edi sendiri saat ini tidak tercatat sebagai kader atau masuk dalam struktur partai.
"Enggak ada, enggak ada di status kader enggak ada. Dia pernah menjadi caleg ya namanya caleg semua anak bangsa kan berhak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, tidak semua figur yang pernah menjadi caleg selalu terus berkaitan dengan partai pengusungnya.
"Tidak setiap orang yang pernah dicalegkan oleh satu partai seluruh sepak terjangnya dibebankan kepada partai kan tidak. Tidak selalu berkaitan tidak selalu berurusan gitu loh," tandasnya.
Cuplikan video Edy Mulyadi yang diduga telah menghina Kalimantan viral di media sosial. Dalam video tersebut tertulis ‘Edy Mulyadi (caleg PKS) dkk menghina warga Kalimantan’.
Di video itu nampak Edy duduk di tengah di antara dua rekannya. Di belakangnya berdiri 4 orang. Dengan menggunakan mikrofon, Edy menyebut Kalimantan sebagai tempat Jin untuk membuang anak.
Baca Juga: Marah Kalimantan Disebut Tempat Jin Beranak, Viral Panglima Tambak Baya Kutuk Edy Mulyadi
Tag
Berita Terkait
-
Marah Kalimantan Disebut Tempat Jin Beranak, Viral Panglima Tambak Baya Kutuk Edy Mulyadi
-
Sampai Ancam Kirim Mandau Terbang! Tokoh Adat Dayak Minta Edy Mulyadi Ditangkap Usai Diduga Hina Kalimantan
-
Tak Terima, Maman Abdurrahman Desak Kapolri Segera Proses Edy Mulyadi Secara Hukum
-
Dipolisikan Kader Gerindra Gegara Hina Prabowo Macan Mengeong, Polda Sulut Mulai Selidiki Kasus Edy Mulyadi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu