Suara.com - Masyarakat pesisir Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi korban penggusuran ruang hidup pada 31 Januari 2022 lalu. Dalam catatan Front Perjuangan Rakyat (FPR), penggusuran itu merupakan upaya menyiapkan lokasi untuk berbagai proyek pemerintah dengan alasan revitalisasi kawasan pantai, salah satunya untuk pembangunan sentra kuliner Bulukumba.
Bertepatan dengan HUT Kabupaten Bulukumba ke-62 pada Jumat (4/2/2022), FPR Sulsel, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel dan korban penggusuran menggelar konfrensi pers secara daring terkait kasus tersebut.
WALHI Sulsel menilai gelaran momen HUT Kabupaten Bulukumba sangat kontradiktif dengan kondisi kekinian masyarakat pesisir Pantai Merpati. Sebab, tema yang diangkat, yakni 'Sehat dan Produktif Menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera.'
"Pemkab Bulukumba mengusung tema yang sangat kontradiktif dengan keadaan masyarakat pesisir Pantai Merpati," kata Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi.
Slamet menyampaikan, 159 jiwa penduduk pesisir Pantai Merpati saat ini hidup dalam ketidakpastian. Artinya, tema HUT ke-62 Kabupaten Bulukumba, dalam pandangan WALHI Sulsel rasanya sangat tidak tepat.
"Jadi saya rasa, HUT ke- 62 Kabupaten Bulukumba hari ini atau tahun ini sangat jauh dari tema yang mereka usung, mana maju dan sejahtera tapi ada 159 rakyat yang mereka abaikan," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, seorang korban penggusuran Hasna mengutuk aksi sewenang-wenang yang dilakukan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan jajarannya tersebut. Lantaran, Pemkab Bulukumba tidak memberikan solusi sama sekali usai penggusuran terjadi.
Sebelumnya, warga pesisir Pantai Merpati mendapat ultimatum dari pihak Kecamatan Ujung Bulu perihal pengosongan pesisir pantai Merpati. Masyarakat, kata Hasna, hanya diberi tenggat waktu sampai 15 Januari 2022.
Kepada pihak Kecamatan, Hasna menyampaikan, kepada pemerintah agar mencari solusi penggusuran yang dilakukan terhadap masyarakat di pesisir Pantai Merpati.
"Saya tidak keberatan untuk digusur, cuma saya minta solusi untuk di mana saya ditempat tinggalkan, karena saya tidak ada tempat tinggal selama ini. Setelah itu Pak Camat bilang akan menyampaikan."
Setelah menunggu kabar dan tidak ada kepastian, Hasna dan masyarakat pesisir Pantai Merpati menyambagi Kantor Bupati Bulukumba dan menggelar aksi di sana pada Kamis, (13/1/2022).
Dalam aksi itu, Hasna mengungkapkan Bupati Bulukumba tidak berjanji akan membangunkan rumah untuk nelayan.
"Saya akan bangunkan rumah untuk nelayan, itu saya tidak janji karena 2023 akan dibangunkan tapi tidak janji," ucap Hasna menirukan ucapan Bupati.
Gerah dengan pernyataan Bupati Bulukumba, Hasna dan masyarakat pesisir Pantai Merpati mencoba mengadu ke Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba.
Mereka diterima baik oleh salah satu anggota DPRD. Saat pertemuan tersebut, sang legislator tersebut meminta agar ditentukan terlebih dulu lokasi bagi tempat tinggal masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta