Suara.com - Masyarakat pesisir Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi korban penggusuran ruang hidup pada 31 Januari 2022 lalu. Dalam catatan Front Perjuangan Rakyat (FPR), penggusuran itu merupakan upaya menyiapkan lokasi untuk berbagai proyek pemerintah dengan alasan revitalisasi kawasan pantai, salah satunya untuk pembangunan sentra kuliner Bulukumba.
Bertepatan dengan HUT Kabupaten Bulukumba ke-62 pada Jumat (4/2/2022), FPR Sulsel, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel dan korban penggusuran menggelar konfrensi pers secara daring terkait kasus tersebut.
WALHI Sulsel menilai gelaran momen HUT Kabupaten Bulukumba sangat kontradiktif dengan kondisi kekinian masyarakat pesisir Pantai Merpati. Sebab, tema yang diangkat, yakni 'Sehat dan Produktif Menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera.'
"Pemkab Bulukumba mengusung tema yang sangat kontradiktif dengan keadaan masyarakat pesisir Pantai Merpati," kata Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi.
Slamet menyampaikan, 159 jiwa penduduk pesisir Pantai Merpati saat ini hidup dalam ketidakpastian. Artinya, tema HUT ke-62 Kabupaten Bulukumba, dalam pandangan WALHI Sulsel rasanya sangat tidak tepat.
"Jadi saya rasa, HUT ke- 62 Kabupaten Bulukumba hari ini atau tahun ini sangat jauh dari tema yang mereka usung, mana maju dan sejahtera tapi ada 159 rakyat yang mereka abaikan," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, seorang korban penggusuran Hasna mengutuk aksi sewenang-wenang yang dilakukan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan jajarannya tersebut. Lantaran, Pemkab Bulukumba tidak memberikan solusi sama sekali usai penggusuran terjadi.
Sebelumnya, warga pesisir Pantai Merpati mendapat ultimatum dari pihak Kecamatan Ujung Bulu perihal pengosongan pesisir pantai Merpati. Masyarakat, kata Hasna, hanya diberi tenggat waktu sampai 15 Januari 2022.
Kepada pihak Kecamatan, Hasna menyampaikan, kepada pemerintah agar mencari solusi penggusuran yang dilakukan terhadap masyarakat di pesisir Pantai Merpati.
"Saya tidak keberatan untuk digusur, cuma saya minta solusi untuk di mana saya ditempat tinggalkan, karena saya tidak ada tempat tinggal selama ini. Setelah itu Pak Camat bilang akan menyampaikan."
Setelah menunggu kabar dan tidak ada kepastian, Hasna dan masyarakat pesisir Pantai Merpati menyambagi Kantor Bupati Bulukumba dan menggelar aksi di sana pada Kamis, (13/1/2022).
Dalam aksi itu, Hasna mengungkapkan Bupati Bulukumba tidak berjanji akan membangunkan rumah untuk nelayan.
"Saya akan bangunkan rumah untuk nelayan, itu saya tidak janji karena 2023 akan dibangunkan tapi tidak janji," ucap Hasna menirukan ucapan Bupati.
Gerah dengan pernyataan Bupati Bulukumba, Hasna dan masyarakat pesisir Pantai Merpati mencoba mengadu ke Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba.
Mereka diterima baik oleh salah satu anggota DPRD. Saat pertemuan tersebut, sang legislator tersebut meminta agar ditentukan terlebih dulu lokasi bagi tempat tinggal masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland