Suara.com - Terkait aksi unjuk rasa warga kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan yang meminta keadilan atas dugaan penggusuran yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, manajemen perusahaan BUMN itu kini buka suara.
"Aksi unjuk rasa dengan tudingan PTPN melakukan penggusuran lahan warga di Maroangin, Kabupaten Enrekang itu tidak benar," kata Aska Tanaman Unit Keera Maroanging PTPN XIV, Ahmad Jidi dalam keterangan persnya di Makassar, Kamis (3/2/2022).
Ia menambahkan, pada Rabu (2/2/2022), sekitar 200 orang warga Enrekang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Poros Enrekang Toraja untuk memprotes pihak PTPN XIV dan meminta klarifikasi.
Menurut Ahmad, dari lembaran yang diterima, terdapat 6 tuntutan yang disampaikan oleh aliansi tersebut, hanya saja pihak perusahaan tidak dapat memenuhinya, karena perusahaan tidak melakukan penggusuran.
"Jadi itu bukanlah menggusur tapi land clearing lahan HGU PTPN XIV yang dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah dan rekomendasi bupati," paparnya.
Meski LSM yang mendampingi warga itu mengaku mewakili semua warga Enrekang, namun kenyataan di lapangan tidak semua menyetujui aksi unjuk rasa tersebut.
"Sebagian besar dari warga Maroanging mendukung apa yang dilakukan PTPN XIV mengingat adanya kegiatan ini menyerap 500 orang tenaga kerja lokal setiap harinya,” ujar Ahmad.
Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan Manajemen PTPN XIV, Jemmy Jaya menyayangkan aksi unjuk rasa yang dinilai cenderung memprovokasi untuk menghalangi pekerjaan PTPN XIV yang sudah tertuang dalam kontrak dan mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.
Dia menegaskan, yang dilakukan di lapangan saat ini bukan menggusur, tapi 'land clearing' atau pembersihan lahan dengan tujuan mengembangkan kelapa sawit. Keberadaan kelapa sawit dinilai akan mengangkat kehidupan masyarakat Enrekang, bahkan saat ini sudah ada 500 orang yang bekerja dan ini akan terus bertambah.
Baca Juga: PTPN XIV Bantah Menggusur Lahan Warga di Maroangin Kabupaten Enrekang
Keberadaan PTPN XIV di Maiwa, Enrekang, lanjut dia, sudah sesuai prosedur dengan terbitnya rekomendasi dari Bupati Enrekang. PTPN XIV tidak merampas kehidupan masyarakat, tetapi justeru membuka lapangan pekerjaan.
“Harapan kami, agar koordinator pengunjuk rasa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, agar informasinya tidak timpang dan menyalahkan PTPN XIV," ujarnya.
Berita Terkait
-
Warga Pantai Merpati Tergusur, WALHI Sulsel Sebut Pemda Bulukumba Melanggar HAM
-
Warga Korban Penggusuran PT KAI Kesal Lurah Kebonwaru Bandung Ngaku Tak Punya Data Riwayat Tanah
-
Tagih Janji, Warga Korban Penggusuran Anyer Dalam Bandung Kembali Geruduk Kantor Kelurahan Kebonwaru
-
Warga Korban Penggusuran Jalan Anyer Dalam Kota Bandung Geruduk Kantor Kelurahan Kebonwaru
-
PTPN XIV Bantah Menggusur Lahan Warga di Maroangin Kabupaten Enrekang
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar
-
ASDP Indonesia Ferry Siapkan 32 Kapal di Ketapang - Gilimanuk untuk Lebaran