News / nasional
Dany Garjito | Elvariza Opita
AJI, AMSI, Mafindo gelar diskusi publik; Kolaborasi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024. (Tangkapan layar/Ria)

Suara.com - Sebanyak 24 media massa daring, termasuk Suara.com, yang tergabung dalam CekFakta.com kembali berkolaborasi untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Selain media-media massa online, kolaborasi ini juga melibatkan sejumlah organisasi seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Bentuk komitmen memerangi informasi bohong ini ditandai dengan digelarnya Diskusi Publik bertajuk "Kolaborasi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024" serta penandatanganan nota kesepahaman bersama anggota CekFakta.com secara daring pada Kamis (17/2/2022).

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dewan Pers, dan perwakilan CekFakta.com.

Baca Juga: CEK FAKTA: Jakarta Digempur Chemtrail di Malam Hari, Benarkah?

Pada kesempatan itu, para pembicara menyepakati diperlukan kolaborasi yang lebih kuat,  bercermin dari pengalaman Pemilihan Presiden 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Pasalnya, dikutip dari Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021 terkait literasi digital di Indonesia, konten politik teridentifikasi yang paling marak dengan informasi bohong. Hoaks ini paling banyak disebarkan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan YouTube.

"Yang belakangan sering muncul adalah pernyataan Ketua KPU soal pengunduran penyelenggaraan Pemilu sampai 2027," ujar Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, seperti dikutip Suara.com dari siaran pers pada Jumat (18/2/2022).

Karena itulah, Anggota Bawaslu, Fritz Siregar, juga menyepakati pentingnya kolaborasi dengan lebih banyak pihak di luar penyelenggara Pemilu untk mengantisipasi meluasnya informasi bohong di media sosial. Sebab Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi soal konten yang dianggap bermasalah kepada Kominfo.

"Kominfo hanya mengumpulkan semua disinformasi dan minta kami menyatakannya hoaks atau ujaran kebencian. Perlu pihak ketiga yang menyatakannya, setelah itu (minta) ke platform untuk take down," jelas Fritz.

Baca Juga: AJI, Mafindo dan 24 Media Online Anggota AMSI Bikin Kolaborasi Cek Fakta Untuk Tangkal Hoaks Pemilu 2024

Fritz berpandangan upaya menghapus informasi bohong terkait Pemilu 2024 harus diperkuat karena pengguna media sosial pun semakin banyak.

Komentar

terkini