Suara.com - Beredar narasi Joko Widodo atau Jokowi akan kembali diangkat menjadi presiden karena Pemilihan Pilpres (Pilpres) 2024 sudah dibatalkan oleh rakyat.
Narasi ini dibagikan oleh akun Facebook bernama Suprayitno SA. Akun ini mengunggah sebuah video Presiden Jokowi berdurasi 3 menit 24 detik untuk mengabarkan narasi tersebut.
Dalam narasinya, akun ini mengatakan ada kabar mengejutkan mengenai Pilpres 2024 yang dibatalkan oleh rakyat. Pembatalan itu secara otomatis akan membuat Jokowi kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya.
Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut:
"MENGEJUTKAN, PILPRES 2024 DIBATALKAN RAKYAT !! JOKOWI KEMBALI DIANGKAT JADI PRESIDEN!!"
Lantas benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, narasi Pilpres 2024 dibatalkan oleh rakyat dan Jokowi akan dingkat kembali menjadi presiden tidak benar.
Faktanya, isi video yang dibagikan itu adalah opini mengenai wacana yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo, Timothy Ivan Triyono. Ia menyebut belum adanya tokoh yang cocok menggantikan Jokowi sebagai Presiden.
Baca Juga: Survei ARCI: Muhaimin Iskandar Berada di Tiga Besar Capres 2024
Karena itu, Timothy berharap Jokowi akan menunjuk dirinya sendiri untuk maju sebagai presiden Republik Indonesia yang ketiga kalinya. Selain itu, dalam video juga terdapat narasi terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia.
Survei itu mengungkapkan tren dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk maju 3 Periode pada Pilpres 2024 terus meningkat. Walau, survei tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa Pilpres 2024 dibatalkan oleh rakyat.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mewacanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 diundur. Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur Pilkada serentak, dari tahun 2024 ke tahun 2027.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menegaskan Pemilu Nasional, yakni Pilpres dan Pileg tetap digelar di 2024 mendatang. Pembahasan perubahan ini hanya dikhususkan untuk Pemilukada yang semula rencananya ingin dibarengi dengan Pemilu nasional.
“Tapi kalau untuk Pilpres, Pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024,” kata Arwani.
Sebagai informasi, aturan tersebut sudah jelas tertuang dalam kolom JDIH tentang UUD 1945 BAB III pasal 7 terkait kekuasaan pemerintah. Berikut bunyinya:
Berita Terkait
-
Survei ARCI: Muhaimin Iskandar Berada di Tiga Besar Capres 2024
-
Lonjakan Inflasi Negara Maju Bikin Jokowi Ketar-ketir, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai
-
Bertemu Pimpinan Bank Dunia, Jokowi Singgung Soal Lonjakan Harga Pangan Dunia
-
Rencana Kerja Pemerintah 2023, Ini Kebijakan Prioritas Pemerintahan Jokowi
-
Jokowi Ingin Sebelum Habis Masa Jabatan Angka Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Kemenkes: Gas N2O yang Muncul di Kasus Lula Lahfah Punya Aturan Ketat
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital
-
Banjir Ganggu Transjakarta Pagi Ini, 3 Rute Dialihkan dan Sejumlah Halte Tak Terlayani
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi
-
Prabowo Batal Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU di Istora, Rais Aam Juga Tak Hadir
-
Rhenald Kasali Ingatkan Media: Jangan Jadi Budak Algoritma, Engagement Bisa Pengaruhi Kebijakan
-
PBNU Dukung Langkah RI Masuk Board of Peace, Gus Yahya: Demi Masa Depan Palestina
-
Air Mulai Surut, Tapi Jakarta Belum Sepenuhnya Aman: 30 RT Masih Dikepung Banjir