Suara.com - Beredar narasi Joko Widodo atau Jokowi akan kembali diangkat menjadi presiden karena Pemilihan Pilpres (Pilpres) 2024 sudah dibatalkan oleh rakyat.
Narasi ini dibagikan oleh akun Facebook bernama Suprayitno SA. Akun ini mengunggah sebuah video Presiden Jokowi berdurasi 3 menit 24 detik untuk mengabarkan narasi tersebut.
Dalam narasinya, akun ini mengatakan ada kabar mengejutkan mengenai Pilpres 2024 yang dibatalkan oleh rakyat. Pembatalan itu secara otomatis akan membuat Jokowi kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya.
Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut:
"MENGEJUTKAN, PILPRES 2024 DIBATALKAN RAKYAT !! JOKOWI KEMBALI DIANGKAT JADI PRESIDEN!!"
Lantas benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, narasi Pilpres 2024 dibatalkan oleh rakyat dan Jokowi akan dingkat kembali menjadi presiden tidak benar.
Faktanya, isi video yang dibagikan itu adalah opini mengenai wacana yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo, Timothy Ivan Triyono. Ia menyebut belum adanya tokoh yang cocok menggantikan Jokowi sebagai Presiden.
Baca Juga: Survei ARCI: Muhaimin Iskandar Berada di Tiga Besar Capres 2024
Karena itu, Timothy berharap Jokowi akan menunjuk dirinya sendiri untuk maju sebagai presiden Republik Indonesia yang ketiga kalinya. Selain itu, dalam video juga terdapat narasi terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia.
Survei itu mengungkapkan tren dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk maju 3 Periode pada Pilpres 2024 terus meningkat. Walau, survei tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa Pilpres 2024 dibatalkan oleh rakyat.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mewacanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 diundur. Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur Pilkada serentak, dari tahun 2024 ke tahun 2027.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menegaskan Pemilu Nasional, yakni Pilpres dan Pileg tetap digelar di 2024 mendatang. Pembahasan perubahan ini hanya dikhususkan untuk Pemilukada yang semula rencananya ingin dibarengi dengan Pemilu nasional.
“Tapi kalau untuk Pilpres, Pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024,” kata Arwani.
Sebagai informasi, aturan tersebut sudah jelas tertuang dalam kolom JDIH tentang UUD 1945 BAB III pasal 7 terkait kekuasaan pemerintah. Berikut bunyinya:
Berita Terkait
-
Survei ARCI: Muhaimin Iskandar Berada di Tiga Besar Capres 2024
-
Lonjakan Inflasi Negara Maju Bikin Jokowi Ketar-ketir, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai
-
Bertemu Pimpinan Bank Dunia, Jokowi Singgung Soal Lonjakan Harga Pangan Dunia
-
Rencana Kerja Pemerintah 2023, Ini Kebijakan Prioritas Pemerintahan Jokowi
-
Jokowi Ingin Sebelum Habis Masa Jabatan Angka Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas
-
Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
-
Kasus Korupsi MBG Meluas, 41 Nama Diduga Terlibat usai Penyidik Telusuri Ponsel Sony Sonjaya
-
Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah
-
Kantongi Uang Saku dan Bayar Sendiri Rp233 Juta, Davina Karamoy Beberkan Alur Umrah Bareng Hanania
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran
-
DPR dan OJK Sepakat Benahi Tata Kelola Bursa, Pengawasan Pasar Modal Bakal Diperketat
-
Ketegangan Warnai Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Niat Bakar Sampah Picu Gesekan dengan Polisi