Ramai Isu LPDP Pernah Dikuasai Tarbiyah dan Cuma Loloskan Peserta Tertentu, Begini Klarifikasinya

Suara.com - Media sosial sedang digegerkan dengan isu bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sempat dikuasai oleh kaum Tarbiyah. Isu ini datang dari sebuah video singkat dengan tajuk utama "LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah" di aplikasi Helo yang kemudian diviralkan di media sosial lain.

Dalam penjelasannya, pembuat video awalnya menerangkan mengenai apa itu LPDP. "LPDP adalah beasiswa untuk kaum muda dan pinter. Mereka dikirim ke universitas top dunia," ujar kreator konten di video tersebut, dikutip Suara.com pada Sabtu (19/2/2022).

Kreator konten lantas menerangkan besarnya dana yang dikelola oleh LPDP, dilanjutkan dengan isu pengelolanya di masa lalu. Menurutnya pernah beredar kabar bahwa LPDP dikelola oleh kaum Tarbiyah.

"Itu tuh... mereka yang apa-apa agama... apa-apa agama. Jadi banyak yang dikirim bukan siswa yang terbaik, tapi yang dianggap soleh dan beriman," jelasnya.

Isu inilah yang kemudian dipermasalahkan lantaran dianggap misleading. Walaupun kreator konten sudah mengklarifikasi bahwa kini LPDP tak lagi ditujukan untuk satu golongan saja, namun warganet tetap menilai konten tersebut menyesatkan dan berpotensi merusak nama baik LPDP itu sendiri.

"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat….video ini bisa misleading!" tulis seorang warganet.

LPDP lantas mengklarifikasi isu tersebut melalui media sosial resminya. Lewat akun Twitter @LPDP_RI, lembaga itu menegaskan bahwa konten yang diangkat di video tidak benar.

"PENGUMUMAN. Selamat Sabtu Pagi #LPDPrens," cuit LPDP. "Terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut tentu TIDAK BENAR."

Lewat utas tersebut, LPDP menerangkan bahwa seleksi beasiswa diselenggarakan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi. "Kemudian menggunakan sistem penilaian potensi akademik yang jelas terukur, dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pewawancara pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP," jelas LPDP.

"Hasil penilaian seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional," tambahnya. "Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh @ItjenKemenkeu dan @bpkri."

LPDP juga menekankan bahwa proses seleksi setiap angkatan selalu mengedepankan good governance, transparansi, akuntabilitas, serta anti diskriminasi dan anti KKN. Seleksi LPDP juga selalu melibatkan pihak independen.

Perihal keberpihakan kepada pihak tertentu, LPDP memang mengakuinya melalui program afirmasi. "Namun hanya kepada kelompok yang jelas dan paling berhak mendapatkannya, yakni kelompok penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat di daerah-daerah afirmasi," terang LPDP.

Lewat utas yang sama, LPDP juga mengklarifikasi soal pernyataan Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, yang dicatut dalam video tersebut. Di videonya, Dwi Larso disebut menekankan bahwa penerima LPDP saat ini harus mengedepankan toleransi antaragama.

"Terkait adanya pernyataan Direktur Beasiswa, Bapak Dwi Larso dalam video tersebut, kami sampaikan bahwa pernyataan terkait menjunjung toleransi tersebut disampaikan di forum umum, dan bukan atas dasar kesimpulan bahwa LPDP pernah dikuasai pihak-pihak tertentu," ungkap LPDP.

Karena itulah, bisa ditegaskan bahwa konten yang disebarkan di video tersebut tidak benar. LPDP juga mendorong masyarakat untuk tidak terpancing dengan konten atau narasi yang berpotensi memecah belah serta mendiskreditkan upaya pembangunan SDM bangsa.

Di sisi lain, LPDP akan membuka seleksi pada 25 Februari 2022 mendatang. Registrasi beasiswa bisa dilakukan melalui situs beasiswalpdp.kemenkeu.go.id.

Utas klarifikasi LPDP selengkapnya dapat dibaca di sini.