Kepuasan Terhadap Jokowi-Ma'ruf Disebut Meningkat, Demokrat: Jangan Terjebak, Urus Minyak Goreng Saja Tak Beres

Suara.com - Partai Demokrat meminta kepada pemerintah Jokowi-Maruf agar tak telena dan berpuas diri jika ada penilaian peningkatan kepuasan dari publik. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi adanya survei litbang Kompas yang menyatakan kepuasaan publik terhadap pemerintah Jokowi-Maruf sebesar 73,9 persen atau meningkat dari 66,4 persen pada Oktober 2021.

"Jangan terjebak. Ini potret persepsi publik. Bukan menunjukkan kinerja sebenarnya pemerintah. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Kondisi pandemi belum membaik. Memang sempat melandai, tapi kini jumlah penderita covid-19 kembali meningkat drastis," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Menurutnya, rakyat pun banyak yang masih susah dan ekonominya belum bangkit. Angka pengangguran dan kemiskinan belum banyak bergerak.

Herzaky lantas membandingkan dengan apa yang terjadi di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengungkapkan, sepuluh tahun pemerintahan SBY, penduduk miskin berhasil dikurangi sebanyak 8,42 juta jiwa atau 842 ribu per tahunnya. Sedangkan, menurutnya, lima tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo, sebelum pandemi melanda, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin, atau 588 ribu per tahun.

"SBY mewarisi 36,1 juta jiwa jumlah penduduk miskin di tahun 2004 dari pemerintahan sebelumnya. Setelah 10 tahun pemerintahan SBY, jumlah penduduk miskin tinggal 27,73 juta jiwa. Nah, pemerintahan Joko Widodo itu mewarisi jumlah penduduk miskin 27,73 juta jiwa dari SBY," tuturnya.

"Lima tahun pemerintahan Jokowi hanya mampu membuat turun ke 24,79 juta jiwa. Apalagi per September 2021 kemarin, jumlah orang miskin meningkat kembali ke 26,5 juta jiwa," sambungnya.

Herzaky mengatakan, dikesankan Pemerintahan Jokowi seakan-akan lebih sukses mengurangi orang miskin, karena di era Jokowi hanya berkisar 24-27 juta, lebih rendah dibandingkan era SBY yang berkisar 27-36 juta.

Baca Juga: Jokowi Sebut Landmark Decision MA Berikan Efek Jera Bagi Koruptor dan Mafia Hukum

Padahal, kata dia, era pemerintahan Jokowi kemiskinan bisa berkisar 24-27 juta itu, karena mewarisi 27 juta dari era SBY, yang berhasil menurunkannya ke 27 juta dari 36 juta jiwa peninggalan pemerintahan sebelumnya.

"SBY berhasil mengurangi pengangguran dari 10,25 juta jiwa di 2004, sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya, ke 7,24 juta jiwa di Agustus 2014. Pemerintahan Jokowi mewarisi pengangguran yang hanya 7,24 juta jiwa dari era SBY. Lalu, setelah 5 tahun pemerintahan Jokowi, angka pengangguran di 7,1 juta jiwa di Agustus 2019. Sekarang, dua tahun pandemi, pengangguran meningkat kembali ke angka 9,1 juta jiwa di Agustus 2021," tuturnya.

Lebih lanjut, Herzaky mengungkapkan, data yang ia pakai merupakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, bahaya jika kondisi pemerintah saat ini disebut baik-baik saja.

"Mengurus kelangkaan minyak goreng saja tidak beres-beres selama dua bulan ini. Harga tempe meningkat drastis. Bensin dan listrik naik terus sejak awal pemerintahan. Belum lagi indeks demokrasi dan korupsi yang sangat mengkhawatirkan," ungkapnya.

"Lebih baik Pemerintah fokus kerja bermanfaat untuk rakyat, bukan sibuk memoles cara menampilkan hasil kerjanya sehingga seakan-akan kondisi kita baik-baik saja. Masih ada waktu dua tahun," imbuhnya.