"Ujaran kebencian terhadap Muslim di India telah mendapatkan momentum, dengan beberapa pemimpin sayap kanan dan Hindutva menyerukan 'genosida' Muslim tanpa ada tanggapan dari pemerintah," katanya.
Hindutva 'tidak memecah belah'
Namun, Tom Vadakkan, seorang anggota BJP beragama Kristen dari negara bagian Kerala selatan, mengatakan bahwa ada ruang untuk pluralisme di Hindutva, meskipun berakar pada Hindu sebagai agama.
"Seharusnya tidak ada pemisahan antara Hinduisme dan Hindutva. Mereka disatukan, dan merupakan realitas sejarah peradaban. Kita hidup dalam masyarakat pluralistis, dan tidak ada upaya untuk memaksakan ideologi partai pada denominasi apapun," tegasnya kepada DW.
"Hindutva tidak berarti politik yang memecah belah," tambahnya. Anggota BJP Mukhtar Abbas Naqvi yang beragama Islam dan menjabat sebagai Menteri Hak-hak Minoritas di pemerintahan Modi, menyajikan sudut pandang yang berbeda.
Dia berpendapat bahwa Hindutva tidak terkait dengan agama, tetapi lebih merupakan prinsip dan pedoman peradaban.
"Karena dalam Hindutva kami berbicara tentang persatuan dalam keragaman," kata Naqvi dalam debat televisi yang panas tentang Hindutva pada Desember 2021.
Sebuah survei besar baru oleh lembaga Pew Research Center tentang agama di seluruh India, berdasarkan hampir 30.000 wawancara tatap muka dengan responden dewasa yang dilakukan dalam 17 bahasa antara akhir 2019 dan awal 2020, menemukan bahwa kebanyakan orang India dari semua latar belakang agama mengatakan bahwa mereka sangat bebas untuk mengamalkan keyakinan mereka.
KJ Alphons, seorang anggota parlemen BJP dan mantan menteri, mengatakan kepada DW bahwa perselisihan sektarian di India tidak boleh disalahkan pada politik Hindutva.
Baca Juga: Muslim India: Keluarga Korban yang Dibunuh Massa Hidup di Tengah Ketakutan
"Kami adalah negara besar dengan hampir 1,4 miliar orang. Banyak dari insiden yang melibatkan Muslim atau Kristen ini bersifat ekonomi dan bukan agama. Ini adalah insiden yang terisolasi, dan untuk melihat konspirasi dalam insiden terisolasi seperti itu adalah tidak fair,” katanya. (hp/yf)
Berita Terkait
-
Misteri Pengganti Febrie Adriansyah Terjawab, Mensesneg Sebut Nama Kuntadi
-
Jejak Elektronik Disita, KPK Bidik Peran Bobby Rizaldi dalam Skandal WTP Muara Enim
-
Detik-detik Bupati Gowa Pergi Saat Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan Selingkuh
-
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 4.734 Jiwa, 6.462 Orang Selamat
-
Problematika Cinta Gen Z: Takut Salah Pilih Tapi Juga Tidak Mau Sendirian
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Misteri Pengganti Febrie Adriansyah Terjawab, Mensesneg Sebut Nama Kuntadi
-
Jejak Elektronik Disita, KPK Bidik Peran Bobby Rizaldi dalam Skandal WTP Muara Enim
-
Detik-detik Bupati Gowa Pergi Saat Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan Selingkuh
-
Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 4.734 Jiwa, 6.462 Orang Selamat
-
Indonesia Dinilai Terjebak 'Carbon Lock-in', Mengapa Target Energi Bersih Berisiko Sulit Tercapai?
-
Habis Serang AS, IRGC Iran Hasut Warga Yordania: Bebaskan Tanah Islam dari Penjajah Amerika
-
Militer AS 'Berencana' Langgar Konvensi Jenewa 1949, Ancam Stabilitas Dunia
-
Tanaman Malapari Berpotensi Jadi Komoditas Bioenergi, Bagaimana BRIN Dorong Pengembangannya?
-
Amerika Serikat Mau Hentikan Bantuan Rp 59,63 Triliun ke Israel
-
Babak Baru Kasus Nadiem Makarim, Sidang Banding Akan Digelar Awal Agustus