Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendesak pemerintah daerah maupun sekolah untuk transparan ketika ada kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pembelajaran tatap muka.
Sekjen Kemendikbudristek, Suharti mengatakan sekolah dilarang keras menutup-nutupi kasus konfirmasi positif Covid-19 karena akan membahayakan kesehatan warga sekolah.
"Tentu semua harus transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi agar pelacakan bisa dijalankan dengan benar untuk menjamin tidak semakin menyebar. Keselamatan warga sekolah menjadi tanggung jawab semua," kata Suharti saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Dia juga menjelaskan bahwa aturan penutupan sekolah sementara karena kasus Covid-19 sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.
"Penutupan sekolah ada ketentuannya. Meskipun ada yang terpapar tapi jika tidak ada klaster atau positivity rate tidak sampai 5 persen atau kode hitam (positif atau kontak erat) tidak sampai 5 persen maka sekolah tidak perlu tutup. Tetapi kelas yang ada kasus positif yg dihentikan sementara," jelasnya.
Pernyataan Suharti ini merespon viralnya kabar di media sosial bahwa masih ada sekolah yang tetap melakukan PTM dengan kondisi ada siswa atau guru terpapar Covid-19.
Akun media sosial Twitter @tanyakanrl membagikan tangkapan layar berisi curhatan seseorang tentang sekolahnya yang masih menggelar PTM.
Padahal dia mengetahui apabila ada 5 orang di sebuah sekolah yang terkonfirmasi positif covid. Dia pun memberitahu jika guru-guru meminta para murid untuk tutup mulut.
"Guru-gurunya juga cuma suruh muridnya tutup mulut," ujarnya seperti dikutip oleh Suara.com, Senin (21/02/2022).
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Polisi Perpanjang Penundaan Balap Jalanan di Bekasi Hingga April
Tujuannya agar sekolah itu tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Orang yang curhat ini menginformasikan bahwa sekolah tersebut berada di Bandung.
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Meningkat, Polisi Perpanjang Penundaan Balap Jalanan di Bekasi Hingga April
-
Terinfeksi Covid-19 Varian Omicron atau Delta? Kenali Ciri dan Gejalanya Masing-Masing!
-
4 Gejala Awal Kena Omicron pada Orang Dewasa: Tenggorokan Gatal hingga Sakit Sekujur Tubuh, Jangan Abaikan Tanda Ini!
-
Pinjam Gedung Embarkasi Haji Batakan untuk Isoter, Pemkot Balikpapan Dapat Tenggat Sampai April oleh Pemprov Kaltim
-
Rumah Sakit Rujukan di Garut Rawat 178 Orang pasien COVID-19 Bergejala Berat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU