Senjata yang dimaksud adalah 1000 senjata anti-tank dan 500 rudal darat pertahanan udara ’Stinger’.
"Invasi Rusia menandai titik balik dalam sejarah,” kata Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Sabtu (26/02).
Rencana ini menandai berubahnya kebijakan Jerman yang sebelumnya melarang ekspor senjata ke zona konflik.
Kebijakan Jerman untuk tidak mengekspor senjata ke zona perang dilatarbelakangi sejarah berdarah abad ke-20 yang mengakibatkan pasifisme, atau penggunaan kekerasaan senjata sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.
Selain mengirimkan senjata yang berasal dari persediaan tentaranya Bundessher, Jerman juga memberi lampu hijau kepada Belanda untuk menjual 400 peluncur roket antitank buatan Jerman ke Ukraina.
Permintaan dari Estonia untuk mengirim howitzer GDR lama juga telah disetujui. Meski begitu, negara-negara yang ingin meneruskan ekspor senjata Jerman, perlu meminta persetujuan dari Berlin terlebih dahulu.
Sejauh ini, Berlin baru menawarkan sekitar 5.000 helm militer dan rumah sakit lapangan untuk membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia, tawaran yang diejek oleh beberapa mitra Jerman yang frustrasi.
Beberapa negara NATO telah berjanji untuk memberikan atau menjual senjata ke Ukraina setelah invasi Rusia, termasuk bantuan militer dari AS sebesar $350 juta dollar.
Sanksi demi sanksi bagi Rusia
Baca Juga: Rusia Invasi Ukraina: Lebih 115.000 Anak dan Perempuan Tinggalkan Ukraina
Jerman dan sekutunya juga sepakat untuk mengeluarkan beberapa bank-bank Rusia yang "terpilih" dari sistem pembayaran global SWIFT.
Sanksi tersebut dijatuhkan pada Rusia yang menginvasi Ukraina sebagai upaya untuk melumpuhkan aset bank sentralnya.
"Semua tindakan ini secara signifikan akan membahayakan kemampuan Putin untuk membiayai perangnya dan berdampak melemahkan ekonominya," kata Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa.
"Putin memulai jalan yang bertujuan untuk menghancurkan Ukraina, tetapi apa yang dia juga lakukan sebenarnya adalah menghancurkan masa depan negaranya sendiri."
Memutus jaringan ekonomi Rusia akan menyebabkan gangguan besar pada perekonomiannya karena membatasi akses negara itu ke pasar keuangan global.
Secara khusus, Rusia bergantung pada sistem SWIFT untuk ekspor minyak dan gasnya. Namun langkah itu juga dapat merugikan perekonomian negara-negara Barat yang menjalin hubungan bisnis dengan Rusia. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Rusia. Ed: ts/ap (Focus, AFP)
Berita Terkait
-
Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Ekonomi dalam Pembuatan Aturan soal Industri Rokok
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Hadirkan Jirayut, Film Cek Khodam Padukan Unsur Mistis Lokal dan Komedi Khas Thailand
-
Merdeka Gold Resources Ukir Sejarah, Saham EMAS Resmi Melantai di Bursa Hong Kong
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo
-
5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup