Senjata yang dimaksud adalah 1000 senjata anti-tank dan 500 rudal darat pertahanan udara ’Stinger’.
"Invasi Rusia menandai titik balik dalam sejarah,” kata Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Sabtu (26/02).
Rencana ini menandai berubahnya kebijakan Jerman yang sebelumnya melarang ekspor senjata ke zona konflik.
Kebijakan Jerman untuk tidak mengekspor senjata ke zona perang dilatarbelakangi sejarah berdarah abad ke-20 yang mengakibatkan pasifisme, atau penggunaan kekerasaan senjata sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.
Selain mengirimkan senjata yang berasal dari persediaan tentaranya Bundessher, Jerman juga memberi lampu hijau kepada Belanda untuk menjual 400 peluncur roket antitank buatan Jerman ke Ukraina.
Permintaan dari Estonia untuk mengirim howitzer GDR lama juga telah disetujui. Meski begitu, negara-negara yang ingin meneruskan ekspor senjata Jerman, perlu meminta persetujuan dari Berlin terlebih dahulu.
Sejauh ini, Berlin baru menawarkan sekitar 5.000 helm militer dan rumah sakit lapangan untuk membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia, tawaran yang diejek oleh beberapa mitra Jerman yang frustrasi.
Beberapa negara NATO telah berjanji untuk memberikan atau menjual senjata ke Ukraina setelah invasi Rusia, termasuk bantuan militer dari AS sebesar $350 juta dollar.
Sanksi demi sanksi bagi Rusia
Baca Juga: Rusia Invasi Ukraina: Lebih 115.000 Anak dan Perempuan Tinggalkan Ukraina
Jerman dan sekutunya juga sepakat untuk mengeluarkan beberapa bank-bank Rusia yang "terpilih" dari sistem pembayaran global SWIFT.
Sanksi tersebut dijatuhkan pada Rusia yang menginvasi Ukraina sebagai upaya untuk melumpuhkan aset bank sentralnya.
"Semua tindakan ini secara signifikan akan membahayakan kemampuan Putin untuk membiayai perangnya dan berdampak melemahkan ekonominya," kata Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa.
"Putin memulai jalan yang bertujuan untuk menghancurkan Ukraina, tetapi apa yang dia juga lakukan sebenarnya adalah menghancurkan masa depan negaranya sendiri."
Memutus jaringan ekonomi Rusia akan menyebabkan gangguan besar pada perekonomiannya karena membatasi akses negara itu ke pasar keuangan global.
Secara khusus, Rusia bergantung pada sistem SWIFT untuk ekspor minyak dan gasnya. Namun langkah itu juga dapat merugikan perekonomian negara-negara Barat yang menjalin hubungan bisnis dengan Rusia. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Rusia. Ed: ts/ap (Focus, AFP)
Berita Terkait
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
4 Motor Matic Bekas Rp5 Jutaan yang Paling Bandel dan Mudah Perawatan
-
Bahlil Ungkap Update Terkini Pemulihan Jaringan Listrik Aceh: 4 Kabupaten Pemadaman Bergilir
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025