Suara.com - DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan soal mandeknya proyek normalisasi sungai di ibu kota. Apalagi, proyek ini seharusnya tidak terhenti karena tetap mendapatkan anggaran dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dana PEN sendiri diberikan dari pemerintah kepada daerah untuk menjalankan program strategis di tengah merosotnya ekonomi karena pandemi Covid-19. Pemprov DKI menggunakan anggaran itu untuk berbagai proyek penanggulangan banjir, termasuk normalisasi sungai.
Dalam normalisasi sungai, Pemprov DKI bertugas untuk melakukan pembebasan lahan yang ditempati warga di bantaran kali. Pembangunan sheet pile atau pembetonan aliran sungai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengatakan dana PEN yang ada di Dinas Sumber Daya Air (SDA) di sepanjang tahun 2021 hanya terserap 66,74 persen atau Rp 764,5 miliar dari total Rp 1,1 triliun anggaran yang diterima.
“Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN,” ujar Ida kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Karena itu, Ida meminta agar Pemprov DKI segera melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran PEN. Apalagi, Pemerintah pusat telah memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022 ini.
“Kami kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran Rp 371 miliar harus secepatnya direalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal yakin sisa anggaran PEN sebesar Rp 371 miliar akan terserap sepenuhnya di bulan ini.
“Dari 371 miliar sudah ada floatingnya terutama kaitannya dengan yang sudah SPM. Tantangan kami harus selesai akhir Maret ini."
Baca Juga: Klaim Sukses Atasi Banjir di Jakarta, Kadis SDA DKI Singgung Istilah yang Dipakai Gubernur Anies
Berita Terkait
-
Klaim Sukses Atasi Banjir di Jakarta, Kadis SDA DKI Singgung Istilah yang Dipakai Gubernur Anies
-
Tahun 2050, Gubernur Anies Baswedan Targetkan Jakarta Bebas Emisi Karbon
-
Blak-Blakan soal Kerangka Lintasan Formula E Pakai Bambu, Wagub DKI: Sesuai Ketentuan Secara Teknik
-
Penunjukan Hercules Jadi Tenaga Ahli Direksi Pasar Jaya, Komisi B DPRD DKI: Bukan Koridor Kami, Itu Kewenangan Direksi
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim