Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri, mengkritisi adanya usulan untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, jika alasan anggaran penyelenggaran pemilu yang dianggap terlalu berat seperti mendulang air terpercik muka sendiri.
Jika alasan anggaran yang diajukan KPU dianggap terlalu besar, maka menurutnya hal itu akan gugur dengan sendirinya. Sebab untuk pemindahan IKN saja anggarannya lebih besar.
"Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air terpercik muka sendiri. Alasan KPU mengusulkan anggaran fantastis Rp86 triliun, padahal di tengah pandemi pula pemerintah hendak membangun IKN dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun yang lebih dari separuhnya dibiayai APBN. Jadi gugur dengan sendirinya," kata Faisal dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).
Selain itu, Faisal juga mengatakan pemerintah membeli senjata secara jor-joran. Ia mengatakan, masih banyak juga pemborosan lainnya yang dilakukan pemerintah.
"Banyak lagi pemborosan luar biasa sebagaimana tercermin dari ICOR yang melonjak di era Jokowi. Investasi banyak tapi hasilnya sedikit," tuturnya.
Lebih lanjut, Faisal juga menyinggung mudahnya pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur misalnya seperti jalan Tol.
"Untuk membangun 1 km jalan di era sebelumnya hanya membutuhkan 4-4,6 unit modal di era Jokowi 6,5 unit modal. Jadi dibutuhkan modal lebih banyak di era Jokowi," tuturnya.
Usulan Cak Imin
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
Baca Juga: Banjir Hujatan Usai Usulkan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Tentu Penentunya oleh Bapak Presiden
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Ingin Lanjutkan Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode, Ketum PKB Cak Imin: Kami Siap Sempurnakan
-
Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tak Sopan Bicarakan Soal Grup WA Ibu-ibu TNI: Kepo, Tanda Parno
-
Banjir Hujatan Usai Usulkan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Tentu Penentunya oleh Bapak Presiden
-
Partai Buruh Sindir Ketum Parpol yang Sebut Petani Sawit di Siak Minta Jokowi Jadi Presiden 3 Periode; Kebohongan Publik
-
TNI-Polri Memang Harus Hati-hati Undang Penceramah, Agar Tak Terdoktrin Ideologi yang Anggap Pemerintahan Itu Tagut
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123