Ajukan Banding Setelah Kalah Gugatan Pengerukan Kali Mampang, Pemprov DKI: Hakim Kurang Cermat

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Biro Hukum Setda DKI, Yayan Yuhanah angkat bicara soal pengajuan banding yang diajukan setelah kalah dalam gugatan pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan. Yayan menyebut banding dilakukan karena hakim yang kurang cermat.

Menurut Yayan, pihaknya menyoroti soal keputusan majelis hakim yang dianggapnya perlu ditinjau ulang. Khususnya berkaitan dengan dokumen yang sudah ia berikan saat persidangan.

"Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan majelis hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direviu dalam proses banding," ujar Yayan saat dikonfirmasi, Rabu (9/3/2022).

Yayan menyebut dalam dokumen yang diberikan kepada majelis hakim, terdapat laporan soal pengerukan kali yang sudah dilakukan di beberapa lokasi. Namun, dalam persidangan, hakim disebutnya tak menjadikannya sebagai pertimbangan.

"Antara lain dalam melihat dokumen-dokumen yang sudah kami sampaikan terkait pelaksaan pengerukan kali di beberapa lokasi yang sudah selesai dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan penanganan banjir lainya yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN," pungkasnya.

Anies Ajukan Banding

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata tidak tinggal diam begitu saja setelah kalah dalam gugatan soal pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan. Ia tetap mengajukan banding setelah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam putusannya, PTUN Jakarta telah memutuskan menghukum Anies untuk mengeruk Kali Mampang. Sungai tersebut dianggap menjadi penyebab banjir oleh para penggugat yang merupakan warga setempat korban banjir.

Pengajuan banding yang dilakukan Anies tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Permohonan banding diajukan pada Selasa, 8 Maret 2022.

Baca Juga: Kalah Gugatan Pengerukan Kali Mampang, Anies Ajukan Banding

"Pemohon banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," tulis keterangan di laman web SIPP PTUN Jakarta, dikutip Rabu (9/3/2022).

Menanggapi hal ini, Kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo mengaku belum tahu soal banding yang diajukan Anies. Ia malah baru mengetahui informasi banding sudah tercantum di SIPP dari awak media.

Karena itu, ia baru akan membahas lebih lanjut soal banding yang dilakukan Anies dengan para penggugat.

"Kami diskusikan dulu ya, nanti kami infokan," pungkas Francine.