Suara.com - Serangan Rusia ke Ukraina kembali mengguncang perekonomian global yang baru saja merangkak pulih dari dampak pandemi corona. Bagaimana perkembangan selanjutnya masih sulit ditebak. Opini editor DW Henrik Böhme.
Krisis dan peperangan bisa mengubah banyak hal. Kadang-kadang juga mengubah semuanya.
Setelah Perang Dunia Kedua tercipta sebuah tata dunia baru, antara lain dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tujuannya adalah untuk mencegah pecahnya kembali perang dunia yang punya dampak begitu hebat.
Pandemi corona semoatg berkembang menjadi krisis global, sekaligus mengubah cara kita bekerja dengan pemanfaatan teknologi ddigital, misalnya home office.
Lalu sekarang, perang di Ukraina, yang belum diketahui kapan dan bagaimana akan berakhir, dan sejauh mana pemimpin di Kremlin siap mempertaruhkan segalanya.
Yang kira ketahui adalah, perang ini kembali menyatukan negara-negara Barat, yang memutuskan sanksi luas.
Akibatnya, nilai tukar amta uang Rusia, Rubel, terjun bebas. Banyak investor menarik diri. Tapi apakah sanksi bisa mengubah situasi?
Apakah sanksi benar-benar berdampak pada orang-orang yang ditargetkan, atau justru berdampak pada pada masyarakat banyak?
Baca Juga: Foto-foto Warga Ukraina di Tengah Kerusakan Tempat Tinggal Mereka
Negara-negara di Eropa Barat, yang tergantung pada impor minyak dan gas dari Rusia, khawatir sektor industrinya akan terdampak. Warga Eropa cemas melihat ke depan pada musim dingin berikutnya, apakah rumah mereka masih bisa dihangatkan?
Di pompa bensin, dampak ekonomi perang sudah lama terasa, harga bensin hampir setiap hari mencatat rekor baru.
Skenario krisis ekonomi Banyak pengamat mulai bertanya, kapan harga minyak mentah di pasaran akan menyentuh 200 dolar per barel. Inflasi juga akan menjadi masalah besar, karena tidak ada alasan bahwa harga-harga dalam waktu dekat akan turun lagi.
Yang terjadi adalah sebaliknya. Semua indikasi itu mengarah ke situasi kiris ekonomi global. Padahal kas dana di banyak negara sudah terkuras akibat pandemi.
Lalu bagaimana negara bisa membiayai program-program pembangunan baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi?
Di ibukota-ibukota Eropa saat ini sedang dirancang langkah-langkah untuk membebaskan diri dari minyak dan gas Rusia. Bukan hal mudah, karena persiapannya perlu waktu, dan tentu biayanya tidak akan murah.
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial