Suara.com - Negara di berbagai belahan dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19. Keadaan itu diperparah lagi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina.
Dalam pidato di Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret, Solo, hari ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan belum lama ini dihubungi kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Kedua pemimpin menyampaikan hal yang sama, mengenai persoalan akibat pandemi yang belum selesai dan sekarang muncul perang.
"Tambah pusing kita semuanya. Semua negara tambah pusing semuanya. Pusingnya belum reda, tambah lagi ada perang. Sudah bertubi-tubi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan perang telah membuat masa depan global semakin penuh dengan ketidakpastian.
Perang membuat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pangan dunia serta kelangkaan energi.
Jokowi menyebut hal yang sebelumnya tidak diperkirakan dan "sekarang semua negara mengalami."
Kenaikan harga
Perang Rusia dan Ukraina memicu kenaikan harga-harga barang. Jokowi mengatakan harga minyak naik dari USD 60 per barel menjadi USD 115 per barel.
Baca Juga: Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina Bikin Buruh Terancam PHK, Presiden KSPI Minta DPR Lakukan Ini
"Sebelumnya minggu yang lalu diangka USD 130. Dua kali lipat semua negara harga jualnya ke masyarakat sudah naik juga," kata Jokowi.
Sejumlah negara kini mulai mengalami kelangkaan pangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas kenaikan harga gandum akibat perang: naik 20 persen.
"Kalau dilihat angka gawat, di Rusia naik 12 persen, Amerika 6,9 persen, Turki 55 persen, alhamdulillah kita masih di angka 3 persen tapi sampai kapan kita bisa menahan seperti ini?," kata Jokowi.
Jokowi juga menyinggung inflasi. Walau inflasi masih terkendali, pemerintah Indonesia sangat hati-hati dalam mengelola perekonomian. Saat ini, pemerintah harus bekerja secara detail. Jika tidak, akan sulit menyelesaikan masalah.
"Untungnya inflasi di negara kita masih terkendali dengan baik, masih 2,2 persen. Coba lihat Turki 48,7 persen. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen sekarang 7,5 persen, India 6 persen, Rusia sudah 8,7 persen. Tapi nggak tahu hari-hari ini. Situasi seperti ini, dunia," katanya.
Jokowi memastikan pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga perekonomian.
Tag
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Ada Apa di Balik Ngototnya Jokowi Suarakan Prabowo-Gibran Dua Periode?
-
Kekayaan Jokowi dan Sri Mulyani yang Namanya Muncul di Epstein Files
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!