Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan ekonomi digital berpotensi menjadi penopang pemulihan ekonomi global dengan kontribusi 15,5 persen terhadap PDB dunia.
Lantaran itu, Presidensi G20 Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu sektor prioritas.
"Kolaborasi dan kerja sama internasional harus terus didorong agar transformai digital dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk bagi negara berkembang," ujar Retno dalam sambutannya di Digital Economy Working Group (DEWG) Kick-Off Meeting, yang dikutip Suara.com dalam laman Kemlu, Selasa (15/3/2022).
Digital Economy Working Group (DEWG) merupakan kelompok kerja di bawah Sherpa Track G20 yang pertama kalinya berlangsung di bawah Presidensi Indonesia.
DEWG ditujukan untuk membahas kerjasama konektivitas digital, kewirausahaan digital, pengurangan kesenjangan kecakapan digital, serta aliran data.
Kick off meeting ini merupakan awal dari rangkaian pertemuan DEWG dengan tema 'Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering, and Sustainable Digital Transformation'.
Secara khusus, Retno menyampaikan tiga fokus kerja sama internasional yang perlu menjadi perhatian pelaku ekonomi digital di G20.
Pertama, kolaborasi internasional untuk mendorong inklusivitas dan jembatani global digital divide.
Retno mencatat 96 persen dari populasi dunia yang belum memiliki akses internet berada di negara berkembang. Ia mendorong agar G20 menjadi motor penggerak investasi global untuk bangun infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau.
Baca Juga: DEWG Jadi Etalase Kemajuan Transformasi Digital Indonesia
Kedua, penguatan kerja sama global dalam digital literacy yang dinilai krusial untuk membantu masyarakat peroleh manfaat sepenuhnya dari transformasi digital. Menurutnya, dua sektor yang perlu menjadi sasaran penguatan kapasitas adalah UMKM lokal dan pemerintah.
"Kerja sama internasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, termasuk dalam aspek pembiayaan," sambungnya.
Ketiga, kerja sama internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman.
Dengan perkiraan potensi kerugian dari global data breaches capai USD 5 triliun hingga tahun 2024, aspek keamanan digital menjadi pertanyaan besar.
Karena itu, Retno menyampaikan, jaminan privasi, mekanisme pembayaran yang aman, serta perlindungan konsumen yang jelas penting untuk bangun kembali kepercayaan.
"Pelaksanaan DEWG ini dapat menjadi awal yang penting untuk perkokoh tatanan digital global masa depan dan dorong keberlanjutan pembahasan ekonomi digital sebagai isu sentral G20," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW