Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti memberikan sentilan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Ray Rangkuti meminta agar Luhut tidak sesumbar terkait klaim big data wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, klaim tersebut sebaiknya disimpan baik-baik untuk kepentingan pribadi.
Ray mengataka bahwa seharusnya pejabat negara tidak boleh sesumbar berbicara terkait data yang belum jelas.
"Pejabat negara tidak boleh sesumbar saat berbicara terkait data yang tidak transparan," kata Ray, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (16/3/2022).
Lebih lanjut, menurut Ray, data yang disebutkan oleh Luhut seharusnya tidak dibeberkan kepada publik untuk membentuk opini.
"Sebaiknya data itu dibuka dengan jelas agar publik bisa mempelajarinya jika Pak Luhut dan Cak Imin merasa bahwa data itu benar, solid dan bisa diandalkan," tandasnya.
Ray menyebut, publik dapat mempelajari secara cepat kesahihan data yang diklaim Luhut dan Cak Imin.
Iapun meminta agar masyarakat dapat mengakses data yang diklaim tersebut.
Baca Juga: Muncul Baliho Luhut Capres 2026 di Pinggir Jalan, Jubir Sebut Ulah Kelompok Iseng Jelang Pemilu
"Tolong disampaikan di mana data itu dapat ditemukan, dan dengan cara apa masyarakat bisa bebas mengaksesnya," jelasnya.
Menurut Ray, data internal yang disampaikan Luhut cukup disampaikan dan dibahas secara internal untuk kepentingan pribadi.
"Ya, sebaiknya diakses sendiri dan tidak digunakan untuk mempengaruhi publik, apalagi disebut terkait dengan keputusan politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengeklaim bahwa 110 juta orang yang berbincang di media sosial menginginkan Pemilu 2024 diundur.
Tag
Berita Terkait
-
Muncul Baliho Bertuliskan Luhut Nyapres 2026, Politisi PKS: Bentuk Keisengan Politik, Ada Oknum Perkeruh Suasana
-
Kesaksian Warga soal Spanduk Luhut Capres 2026 di Rawamangun: Sudah Seminggu Terpasang
-
Muncul Baliho Luhut Capres 2026 di Pinggir Jalan, Jubir Sebut Ulah Kelompok Iseng Jelang Pemilu
-
Soal Luhut Punya Big Data Tunda Pemilu, Rakyat Diminta Hati-hati Propaganda Elite buat Langgengkan Kekuasaan
-
Hasil Survei: Tiga Provinsi Ini Menolak Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui